PKS DKI Usul Kenaikan Tarif Transjabodetabek dan JakLingko Berbayar
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, menyatakan dukungannya terhadap rencana kenaikan tarif Transjakarta, termasuk layanan Transjabodetabek. Namun, ia menekankan bahwa kenaikan tersebut tidak boleh memberatkan masyarakat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan bahwa dalam rapat bersama PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta kemarin, telah dibahas rencana penyesuaian tarif. Menurutnya, kenaikan tarif diperlukan karena subsidi yang diberikan Pemprov DKI kepada Transjakarta sudah terlalu besar dan tidak berkelanjutan.
“Kami sebenarnya setuju untuk menaikkan tarif karena memang tidak bisa terus menerus Transjakarta ini disubsidi demikian besar oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi secara finansial kita juga kesulitan, sehingga untuk mengurangi subsidi dari Pemda DKI kepada Transjakarta, maka Transjakarta harus menaikkan tarif dari busnya,” kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).
Ia mengusulkan agar kenaikan tarif mempertimbangkan kemampuan bayar (Ability to Pay/ATP) dan keinginan bayar (Willingness to Pay/WTP) masyarakat. Taufik menyarankan kenaikan bertahap, misalnya dari Rp 3.500 menjadi Rp 4.500, bukan langsung Rp 5.000 seperti rencana awal.
“Pertama dilihat lagi ATP dan WTP, mungkin naiknya dari Rp 3.500 menjadi... tadinya mau Rp 5.000 pas kan, tapi mungkin naiknya Rp 1.000 saja menjadi Rp 4.500 atau Rp 4.000. Artinya kita tetap naik, tapi kemudian di angka yang tidak memberatkan rakyat dan juga tidak memberatkan Pemerintah DKI Jakarta,” ucap Taufik.
Selain itu, Taufik juga mengusulkan agar layanan JakLingko yang saat ini gratis (nol rupiah) dikenakan tarif ringan, misalnya Rp 500 atau Rp 1.000, tergantung hasil kajian lebih lanjut. “Kemudian penyesuaian kenaikannya, JakLingko kan sekarang nol rupiah, mungkin itu kita jadikan bertarif, mungkin Rp 500 atau Rp 1.000 tergantung nanti kajiannya bagaimana,” tambahnya.
Sebagai informasi, Pemprov DKI tengah merencanakan penyesuaian tarif Transjabodetabek seiring dengan pengoperasian rute-rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, seperti rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah menilai tarif Rp 3.500 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan untuk rute antarkota dengan jarak tempuh lebih panjang. Meski demikian, pemerintah berjanji penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan keberlanjutan layanan transportasi publik.
