Pemerintah Provinsi Banten berencana membentuk Dinas Sumber Daya Air yang akan fokus pada penanganan banjir. Dinas baru ini merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menyatakan bahwa saat ini pemprov masih memproses pemecahan organisasi perangkat daerah tersebut di Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, permasalahan banjir masih ditangani oleh Dinas PUPR.
"Masih proses rekomendasi dari Kemendagri," kata Arlan, Rabu, 10 Juni 2026.
Proses Pembentukan Dinas SDA
Arlan mengatakan bahwa pemecahan dan pembentukan dinas baru tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Setelah mendapat rekomendasi dari Kemendagri, pemprov akan memprosesnya menjadi Peraturan Daerah.
"Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan ini rekomendasinya keluar dari Kemendagri, habis itu kan ke DPRD Provinsi, karena penetapan harus perda," katanya.
Dengan adanya Dinas Sumber Daya Air, penanganan masalah banjir diharapkan lebih fokus dan cepat. "Karena nanti ada dinas yang fokus pada penanganan banjir dan infrastruktur irigasi," ujar Arlan.
Tantangan Pengelolaan SDA di Banten
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni menyebut penanganan masalah sumber daya air di wilayahnya saat ini masih bersifat parsial. Ia menekankan perlunya penanganan banjir secara terintegrasi dan bersama-sama.
Andra Soni baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Dewan SDA Provinsi Banten periode 2026-2030, sementara Arlan Marzan menjadi Ketua Harian Dewan SDA.
Andra membeberkan beberapa tantangan utama dalam pengelolaan SDA di Banten saat ini.
- Perkembangan penduduk yang terus meningkat.
- Kebutuhan permukiman yang semakin besar.
- Peralihan fungsi sungai yang harus dikelola dan ditata ulang.
"Tantangan utama adalah perkembangan penduduk di Banten yang terus meningkat, kedua kebutuhan permukiman, dan kemudian peralihan fungsi sungai yang harus dikelola serta ditata ulang lagi," kata Andra usai acara pengukuhan di Kota Serang, Banten, Selasa, 9 Juni 2026.
Harapan Integrasi Pengelolaan
Andra meminta seluruh anggota Dewan SDA yang berasal dari berbagai instansi dan organisasi lintas sektor pengelola air untuk saling bekerja sama. Mereka diminta menyumbangkan pemikiran serta saran demi mengatasi persoalan air di Banten.
"Kita masih parsial, cara lama menggunakan sektoral. Contohnya kita ada dua Balai Wilayah Sungai, BBWS C3 dan lainnya. Kemudian ada sungai di bawah kewenangan provinsi, nah ini yang harus diintegrasikan," jelas Andra.
Dengan terbentuknya Dinas SDA, diharapkan penanganan banjir dan pengelolaan sumber daya air di Banten dapat lebih terpadu dan efektif.
