Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menargetkan Jakarta memiliki sedikitnya lima gedung Sekolah Rakyat permanen. Target ini diungkapkannya usai meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan pada Jumat, 3 Juli 2026. Menurut Gus Ipul, satu gedung permanen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu di Jakarta.
Target Tampung Lebih dari 10.000 Siswa
Gus Ipul menjelaskan bahwa dengan lima sekolah permanen, Jakarta mampu menampung lebih dari 10.000 siswa. Saat ini, baru satu gedung permanen yang sedang dibangun di atas lahan milik Kementerian Sosial. “Dan tentu khusus untuk DKI tidak cukup hanya satu gedung permanen, kalau perlu ada lima sehingga bisa menampung sampai lebih 10.000 siswa Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Tantangan Lahan di Jakarta
Keterbatasan lahan menjadi tantangan utama pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta. Berbeda dengan daerah lain yang membutuhkan lahan 6-8 hektare, Jakarta merancang sekolah permanen di atas lahan sekitar 3 hektare. Gus Ipul mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta untuk mencari lahan yang memungkinkan. “Maka itu saya terima kasih ini ada komitmen dari Pak Gubernur insyaallah setelah ini akan dicari tanah-tanah yang memungkinkan untuk bisa dibangun gedung permanen,” katanya.
Sekolah Rintisan Manfaatkan Gedung Pemerintah
Selain sekolah permanen, pemerintah menyiapkan sekolah rintisan dengan memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Gus Ipul menyebutkan bahwa untuk menampung 1.000 siswa, Kemensos telah memperoleh sekitar 10 titik. Dari jumlah itu, delapan titik sudah dalam proses renovasi. “Salah satunya adalah di gedung milik LAN Pejompongan. Setelah itu ada di Marunda, ada lagi juga di Curug, yang semuanya khusus untuk sekolah rintisan gedung sementara DKI Jakarta,” ujarnya.
Dukungan Pemprov DKI
Sebelumnya, Pramono Anung, pejabat terkait, menyatakan bahwa Pemprov DKI siap menambah kapasitas Sekolah Rakyat di Jakarta hingga menampung 1.000 siswa. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program nasional dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
