Pemerintah daerah beserta jajaran kodam dan polda diminta untuk siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat akibat fenomena El Nino Godzilla. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa kegagalan dalam pencegahan karhutla akan berujung pada sanksi jabatan bagi para pimpinan terkait.
Ancaman El Nino Godzilla Memicu Kewaspadaan
Dalam rapat koordinasi khusus pengendalian karhutla tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Kehutanan, Kamis (18/6/2026), Djamari Chaniago menyampaikan bahwa ancaman El Nino Godzilla memerlukan kesiapan dan kerja keras semua pihak. Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino diperkirakan mulai terjadi pada minggu ketiga bulan ini.
"Ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan," ujar Djamari.
Sanksi Tegas Bagi Pimpinan yang Gagal
Djamari menegaskan bahwa sanksi berupa pemindahan jabatan tidak hanya berlaku bagi Kapolda dan Kapolres, tetapi juga Panglima Kodam hingga Komandan Korem. "Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya Kapolda, Kapolres, sampai Panglima Kodam juga, Danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya tadi saya ingatkan," tegasnya.
Tren Positif Penanganan Karhutla
Meskipun ancaman karhutla meningkat, Djamari menilai bahwa upaya pengendalian dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif. Capaian tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja sama yang solid. "Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini," jelasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
