Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan PT Transjakarta untuk membahas rencana kenaikan tarif TransJabodetabek. Ia meminta agar penyesuaian tarif Transjakarta, termasuk Transjabodetabek, tidak terlalu jomplang.
Rapat Kerja dengan PT Transjakarta
“Kemarin kebetulan kita panggil TransJakarta untuk rapat kerja bersama terkait dengan statemen dari Pemprov ada kenaikan tarif Rp 10 ribu dan Rp 15 ribu, tentunya saya menanyakan secara langsung seperti apa ini,” kata Nova Paloh kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kondisi fiskal Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mengalami goncangan akibat pengaruh kondisi global. Nova juga mengungkapkan besarnya beban anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov DKI untuk mensubsidi layanan PT Transjakarta.
Beban Subsidi yang Besar
“Transjakarta itu kurang lebih 1,4 juta penumpang per hari, 400 jutaan (penumpang) per tahun, itu harus kita subsidi kurang lebih Rp 9 ribuan per penumpang, dan Jaklinko itu gratis. Artinya memang kondisi fiskal ini lagi tidak bagus, memang ada wacana dari Pemprov untuk menaikkan (tarif),” ucapnya.
Nova Paloh mendorong PT Transjakarta untuk berdiskusi dengan para pengguna layanan Transjabodetabek sebelum menetapkan penyesuaian tarif baru. Ia meminta agar kenaikan tarif Transjabodetabek tetap terjangkau oleh masyarakat.
Pentingnya Forum Group Discussion
“Saya sampaikan bisa nggak kalau misalnya pun naik, jangan terlalu jomplang tapi harus dilihat lagi, harus FGD (forum group discussion) dulu nih untuk bagaimana sih kesiapan masyarakat,” ujar Nova.
“Ini harus ada FGD dengar pendapat masyarakat, yang wajar itu berapa. Saya paham kondisi ini, bahwa dengan 1 tahun itu Transjakarta itu harus disubsidi sampai dengan Rp 4 triliun,” imbuhnya.
Rencana Penyesuaian Tarif
Seperti diketahui, Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif layanan Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta. Pemprov DKI menilai tarif Rp 3.500 yang saat ini berlaku tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh yang lebih panjang.
Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan layanan transportasi publik.
