Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan serangkaian evaluasi terkait penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini mencakup aspek insentif, pemanfaatan aset, hingga penentuan penerima manfaat. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan pihaknya akan memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengaudit seluruh dapur MBG dan menghentikan penyaluran sementara waktu.
Empat Poin Evaluasi MBG oleh BGN
1. Semua Dapur Diaudit Selama Libur Sekolah
Arum mengatakan bahwa momen libur sekolah akan digunakan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Targetnya, program MBG akan berjalan lebih baik saat anak-anak kembali bersekolah. "Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Tim Pusdatin BGN akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG). Arum menegaskan MBG adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
2. Insentif Tak Disamaratakan Lagi
Arumsari menyatakan insentif bagi SPPG tidak akan lagi disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari. BGN akan menelaah data penerima manfaat untuk menentukan besaran insentif yang sesuai. "Setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp6 juta semua," jelasnya. Jika penerima manfaat hanya 500 orang, insentif tidak akan sama dengan SPPG yang melayani 1.500 orang. BGN juga akan mempertimbangkan penggabungan SPPG di daerah dengan penerima sedikit. Insentif ke depan tidak hanya berdasarkan output, tetapi juga kualitas makanan dan keamanan pangan.
3. Motor Listrik yang Sudah Ada Tetap Dimanfaatkan
Mengenai nasib motor listrik yang dianggarkan pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Arumsari menegaskan bahwa aset yang sudah dibelanjakan dengan uang negara harus dimaksimalkan. "Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, kami inginnya dimaksimalkan. Ini bukan cuma motor, nanti mungkin ada kebijakan tertentu," katanya. BGN akan menyisir anggaran 2026 agar tidak ada pengeluaran untuk barang serupa yang sudah dibeli di 2025. Jika ada kekurangan, akan dilengkapi sesuai kebutuhan.
4. Siswa SMA Kemungkinan Tak Lagi Menerima MBG
Arumsari mengungkapkan bahwa BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat MBG untuk tahun 2027. Pagu indikatif yang diterima sebesar Rp270 triliun untuk 81,5 juta penerima akan disesuaikan. BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menentukan prioritas intervensi gizi, mulai dari ibu hamil hingga anak usia 2 tahun. "Untuk SMA mungkin tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA yang uang sakunya sudah Rp100.000-Rp200.000. Yang high class tidak perlu lagi," ujarnya. Langkah ini diperkirakan akan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat.
