Pemerintah Percepat Pembukaan Sekolah Rakyat Tambahan di April 2026
Pemerintah Indonesia mempercepat pembukaan tambahan Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Percepatan ini merupakan tindak lanjut arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera dalam waktu singkat.
Perintah Presiden Jadi Penggerak Utama
Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan bahwa tambahan Sekolah Rakyat ini berada di luar tahapan pengembangan yang telah berjalan sebelumnya. "Ini ada perintah tambahan yang kita bersama-sama harus laksanakan karena ini perintahnya Bapak Presiden Prabowo. Beliau meminta bulan April ini harus sudah buka," ujar Agus dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Menurut Agus, tambahan Sekolah Rakyat ini melengkapi tahapan yang sudah berjalan. Pada tahap pertama, pemerintah telah mengembangkan rintisan di 166 titik dengan memanfaatkan gedung yang tersedia. Tahap kedua kini masuk pada pembangunan sekolah permanen di 104 lokasi, disusul tahap ketiga dengan persiapan sekitar 100 titik.
Lokasi Strategis di Bogor Jadi Prioritas
Salah satu lokasi yang tengah disiapkan adalah Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) milik Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agus menjelaskan, "Yang sekarang sedang kita survei ini tambahan. Jadi di luar tahap satu, dan dua maupun di luar tahap tiga."
Untuk mengejar target April, pemerintah mengoptimalkan penggunaan fasilitas milik kementerian dan lembaga (K/L). Kemenhub memberikan dukungan dengan menyediakan sejumlah institusi pendidikan untuk difungsikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. "Alhamdulillah dalam proses ini, satu hari dua hari ini ternyata Kemenhub memberikan tempat-tempat yang selama ini digunakan untuk pelatihan, nanti akan digunakan untuk Sekolah Rakyat," kata Agus.
Prinsip Fungsional dan Kesiapan Infrastruktur
Agus menegaskan bahwa percepatan ini mengedepankan prinsip fungsional. Fasilitas utama seperti ruang kelas, asrama, dan tempat makan menjadi prioritas agar kegiatan belajar dapat segera berjalan, sementara sarana pendukung lainnya akan dilengkapi secara bertahap. "Yang penting ada kelas dulu, ada asrama dulu, terus ada tempat makan. Yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan sambil proses belajar mengajar berjalan," ujarnya.
Proses asesmen kelayakan lokasi tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar. Penyesuaian ruang dilakukan secara cepat agar memenuhi standar minimal penyelenggaraan pendidikan berasrama.
Tinjauan Langsung dan Kapasitas Tampung
Pada kesempatan tersebut, Agus bersama jajaran pejabat meninjau langsung Asrama A dan Auditorium di PPSDMAP. Peninjauan meliputi kamar tidur, ruang makan, ruang kelas, hingga lapangan yang difungsikan sebagai area serbaguna. Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Strategis KemenPU, Essy Asiah, menilai lokasi PPSDMAP Kemenhub secara umum layak digunakan sebagai Sekolah Rakyat. "Secara arsitek juga sudah tinggal kita pembenahan. Jadi ini dalam waktu dua minggu sih aman banget lah ya insyaallah," kata Essy.
PPSDMAP memiliki luas sekitar 11 hektare, dengan potensi pemanfaatan meliputi 5 ruang kelas, asrama, ruang makan, sarana olahraga, dan musala di Gedung A dan Gedung Auditorium. Kepala PPSDMAP sekaligus Plt. Sekretaris BPSDM Perhubungan Kemenhub, Ali Fikri, menjelaskan, "Jadi nanti bisa total 76 kamar, kalau per kamar 2 orang berarti 152 siswa. Kalau 4 siswa per kamar bisa lebih dari itu."
Lokasi yang ditinjau berada di Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan luas bangunan mencapai 4.280,25 meter persegi. Fasilitas yang ditinjau meliputi lapangan, ruang makan, asrama, aula, hingga ruang kantor. Sekolah Rakyat di lokasi ini ditargetkan mampu menampung 100 siswa jenjang SD dan SMP, dengan masing-masing dua rombongan belajar.
Seusai meninjau PPSDMAP, Agus melanjutkan kunjungan ke lokasi calon Sekolah Rakyat lain di Tagana Centre Kemensos, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempercepat perluasan akses pendidikan ini.
