Wakil Menteri Sosial RI (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat menjadi secercah harapan bagi jutaan anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurut Agus, program ini lahir dari kenyataan pahit bahwa sebagian besar keluarga miskin kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka.
Berdasarkan data, lebih dari 76 persen orang tua mengaku keterbatasan ekonomi menjadi penghalang utama dalam mengakses pendidikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai solusi konkret.
Harapan Baru bagi Masyarakat Miskin
"Ketika Presiden membangun Sekolah Rakyat khusus untuk masyarakat miskin, harapan itu muncul kembali. Yang sebelumnya tidak punya kesempatan, kini bisa kembali bersekolah," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Talkshow Mahasiswa Berbicara bertajuk 'Bangun Persatuan Nasional Tegakkan Pasal 33 UUD 1945' yang digelar di Mattea Social Space, Jakarta Pusat, Jumat (19/6). Dalam kesempatan itu, Agus juga membagikan pengalaman langsungnya saat bertemu masyarakat di berbagai daerah.
Di Magelang, ia bertemu seorang ibu yang hampir kehilangan harapan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA karena kondisi ekonomi. Kehadiran Sekolah Rakyat kemudian menghidupkan kembali asa tersebut. Sementara di Klaten, Agus menjumpai anak-anak yang hidup dalam keterbatasan ekstrem, bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Di Jakarta, ada pula siswa Sekolah Rakyat yang enggan pulang ke rumah saat libur sekolah karena khawatir memberatkan orang tua terkait biaya makan sehari-hari.
Memutus Rantai Kemiskinan
"Masih ada sekitar empat juta anak yang membutuhkan akses pendidikan karena kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan untuk masa depan mereka," tegas Agus.
Ia menambahkan bahwa program ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, melainkan bagian dari upaya negara dalam memutus rantai kemiskinan struktural sekaligus menjalankan amanat konstitusi. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Menurut Agus, penyediaan akses pendidikan bagi masyarakat miskin melalui Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata dari upaya negara menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut.
"Kita negara kaya, tetapi kekayaan itu belum dinikmati secara merata. Presiden hari ini sedang menjalankan amanat penderitaan rakyat dan mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa," kata Agus.
Dukungan Ekonom Senior
Ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII, Fuad Bawazier, menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi landasan utama kebijakan negara. "Negara harus memastikan bahwa kekayaan dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan keadilan sosial," ujar Fuad.
Talkshow ini juga mendorong mahasiswa untuk turut mengawal kebijakan pro-rakyat, termasuk Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya bersama menegakkan nilai-nilai konstitusi dan memperkuat persatuan nasional.
