Semakin banyak mahasiswa Palestina yang berusaha melanjutkan studi di luar negeri di tengah aktivitas pendidikan di Gaza yang belum pulih sepenuhnya. Salah satunya adalah Amira Al-Khatib (24), yang baru saja tiba di Belanda pekan lalu untuk memulai program magister di Radboud University.
Dari kediaman barunya di Nijmegen, ia menggambarkan perasaan campur aduk antara lega dan sedih setelah meninggalkan Gaza. "Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung saya. Namun, meninggalkan Gaza adalah salah satu momen tersulit yang pernah saya alami," kata Al-Khatib kepada DW.
Al-Khatib adalah lulusan Teknik Sistem Komputer Universitas Al-Azhar Gaza pada 2025. Ia menceritakan bahwa dua tahun terakhir masa perkuliahannya dijalani dalam kondisi akses internet yang tidak menentu. Menurutnya, satu-satunya tempat untuk mendapatkan sinyal internet adalah atap rumahnya. "Saya menyelesaikan proyek kelulusan dengan drone terbang di atas kepala. Setiap beberapa menit saya meletakkan tangan di dada, berharap bisa bertahan hidup cukup lama untuk menyelesaikannya," ujarnya.
Motivasi di Balik Pilihan Studi
Al-Khatib kini melanjutkan studi di bidang sains data dan kecerdasan buatan. "Insinyur yang pernah mengalami perang memahami, mungkin lebih baik daripada siapa pun, apa yang sebenarnya dibutuhkan komunitas kami," katanya. "Itulah alasan saya memilih melanjutkan pendidikan di bidang sains data dan kecerdasan buatan. Mimpi saya adalah membantu membangun sistem teknologi yang tetap andal bahkan selama krisis kemanusiaan dan keadaan darurat."
Selain itu, Mohammad Herzallah, mahasiswa teknik berusia 20 tahun, meninggalkan Gaza pada Senin (29/06) lalu untuk melanjutkan pendidikan di The Hague University of Applied Sciences, Belanda. "Sebelum perang, saya tidak pernah membayangkan akan meninggalkan Gaza," kata Herzallah kepada DW. Ia mengaku tidak lagi memikirkan pendidikan maupun rencana kariernya ketika konflik berkecamuk. "Saat bom-bom berjatuhan, saya berhenti memikirkan kuliah atau karier saya. Namun situasinya justru semakin memburuk, sehingga saya mengajukan permohonan untuk kuliah di luar negeri meskipun saya tidak ingin meninggalkan keluarga saya," katanya.
Hambatan Birokrasi Jadi Tantangan Mahasiswa
Kedua mahasiswa tersebut memperoleh beasiswa melalui Gazan Student Support Network (GSSN), organisasi nirlaba berbasis di Amman yang didirikan pada Januari 2024 untuk membantu mahasiswa Gaza melanjutkan pendidikan tinggi. Direktur Eksekutif GSSN, Mabrookah Heneidi, mengatakan proses keberangkatan mahasiswa kerap terkendala persyaratan administratif di negara tujuan. "Ada begitu banyak hambatan birokrasi, dan setiap negara memiliki tantangannya sendiri," kata Heneidi.
Menurut Heneidi, proses persetujuan bagi mahasiswa yang akan melanjutkan studi ke Belanda memakan waktu lebih dari delapan bulan. Sejumlah universitas juga mengajukan gugatan hukum terkait proses tersebut. Sementara itu, 62 mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari Malaysia masih menunggu kepastian keberangkatan. "Mereka telah memperoleh izin transit dari Yordania, tetapi tidak dapat meninggalkan Gaza karena Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," katanya.
Prosedur Keberangkatan dari Gaza
Heneidi menjelaskan seluruh mahasiswa yang hendak meninggalkan Gaza harus melalui perlintasan Kerem Shalom di perbatasan Gaza-Israel. Namun hingga kini, COGAT, badan militer Israel yang menangani koordinasi urusan sipil di Gaza, belum memberikan persetujuan atas permohonan keberangkatan kelompok mahasiswa tersebut. Dalam keterangan tertulis kepada DW, juru bicara COGAT menyatakan keberangkatan warga Gaza bergantung pada permintaan dari negara ketiga yang bersedia menerima mereka serta proses pemeriksaan keamanan oleh otoritas Israel. "Keberangkatan penduduk dari Jalur Gaza bergantung pada pengajuan permohonan oleh negara ketiga yang bersedia menerima individu tersebut, serta penyelesaian pemeriksaan keamanan yang diperlukan oleh otoritas Israel yang berwenang. Sebagian besar permohonan yang diajukan disetujui," demikian pernyataan COGAT.
COGAT menyebut hampir 50.000 warga Gaza telah meninggalkan wilayah tersebut menuju negara ketiga sejak perang dimulai untuk berbagai keperluan, termasuk pengobatan, kewarganegaraan asing, visa tinggal, dan studi. Namun, COGAT tidak merinci status perizinan bagi 62 mahasiswa penerima beasiswa dari Malaysia.
PBB Soroti Sistem Pendidikan Gaza
Perang yang dipicu serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 mengganggu pendidikan puluhan ribu mahasiswa di Gaza. Dari sekitar 88.000 mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik 2022/2023, banyak yang terpaksa menghentikan studi akibat konflik, pengungsian, dan kerusakan fasilitas pendidikan. Pada April 2024, para pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan adanya "penghancuran sistematis" terhadap sistem pendidikan di Gaza. "Dengan lebih dari 80 persen sekolah di Gaza rusak atau hancur, muncul pertanyaan apakah terdapat upaya yang disengaja untuk menghancurkan sistem pendidikan Palestina secara menyeluruh, tindakan yang dikenal sebagai 'scholasticide'," kata para pakar PBB.
Dalam laporan yang dirilis pada Juni, PBB menyebut hingga November 2025 sebanyak 95 persen kampus di Gaza terdampak perang. Sebanyak 22 dari 38 kampus dilaporkan hancur total, sementara 14 kampus lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. UNESCO, dalam laporannya pada Oktober 2025, memperkirakan sekitar 745.000 pelajar dan mahasiswa di Gaza tidak mengikuti kegiatan belajar sejak Oktober 2023. "Prospek dimulainya kembali pendidikan masih sangat tidak pasti akibat kerusakan yang luas pada infrastruktur pendidikan di Gaza," tulis UNESCO.
Di tengah situasi tersebut, perkuliahan daring dan kelas tatap muka terbatas kembali diselenggarakan di sejumlah perguruan tinggi terbesar di Gaza, termasuk Universitas Al-Azhar dan Universitas Islam Gaza. Belum ada data resmi mengenai jumlah mahasiswa yang kembali menempuh pendidikan. Namun sejumlah dekan universitas mengatakan jumlah peserta yang mengikuti perkuliahan terlihat lebih tinggi dibandingkan tahun akademik 2022/2023.
Perang Tak Hentikan Semangat Belajar Mahasiswa Gaza
Perang yang berlangsung di Gaza selama dua tahun terakhir turut mengganggu pendidikan Ahmad Zohair Abu Daqqa (20). Namun, mahasiswa asal Gaza itu mengaku tetap berupaya melanjutkan proses belajar di tengah keterbatasan. "Perang mengambil segalanya, tetapi saya masih memiliki laptop, satu-satunya alat yang saya gunakan untuk terus belajar," kata Abu Daqqa kepada DW.
Selama konflik berlangsung dan beberapa kali mengungsi, Abu Daqqa menghabiskan waktunya mencari akses internet dan listrik untuk mengikuti pembelajaran. "Terkadang saya menemukan sinyal di sudut bangunan yang hancur, di dapur rumah sakit, atau di dekat tiang lampu jalan yang rusak," katanya. Menurutnya, lokasi-lokasi tersebut tidak aman dan perjalanan menuju tempat-tempat itu juga berisiko. "Namun, koneksi ke dunia luar adalah satu-satunya cara agar saya bisa melanjutkan pendidikan," katanya.
Di tengah perang, Abu Daqqa menyelesaikan pendidikan menengah dengan nilai tinggi. Ia juga mengikuti lebih dari 15 kursus profesional daring. Abu Daqqa mengatakan keluarganya terus mendorongnya untuk tetap melanjutkan pendidikan. "Mereka selalu mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya jalan ke depan," katanya. Hingga kini, ia masih berupaya mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri. "Saya menghubungi lebih dari 200 akademisi dan mengirim lebih dari 1.000 pesan kepada universitas dan organisasi di seluruh dunia. Sampai sekarang, belum ada satu pun pintu yang terbuka," katanya. Meski dalam situasi konflik, semangatnya untuk belajar tak pernah padam. Abu Daqqa berharap dapat memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan teknik, mengembangkan kemampuan desain kreatif, dan mengikuti berbagai kompetisi.
