Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret sementara 76 sekolah di Pulau Jawa dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan refocusing sasaran penerima manfaat MBG dan efisiensi anggaran tahun 2026.
Alasan Pencoretan Sementara
Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi kriteria penerima MBG yang tengah diperbarui oleh pemerintah. "Sampai per hari ini 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ kita akan memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," kata Arumsari dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Arumsari, puluhan sekolah yang dikeluarkan sementara dari daftar penerima MBG tersebut dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri berdasarkan sejumlah indikator yang ditetapkan BGN. "Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka. Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," jelasnya.
Pengalihan Anggaran ke Daerah 3T dan Kelompok Rentan
Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk 76 sekolah tersebut akan dialihkan ke wilayah dengan tingkat kerentanan gizi lebih tinggi, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Arumsari.
Ia menegaskan bahwa jumlah sekolah yang dicoret sementara tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah seiring pembaruan data nasional penerima manfaat MBG. "Angka di atas masih terus akan kami perbaharui, kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan tentang refocusing penerima manfaat," ujarnya.
Indikator Penerima MBG
BGN juga menyebut proses pemutakhiran data dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta akses terhadap pemenuhan gizi di masing-masing wilayah. Arumsari bilang, kelompok masyarakat yang berada pada kategori ekonomi tinggi atau mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan gizi tidak lagi menjadi prioritas penerima program MBG. "Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya karena kondisi-kondisi yang tadi mungkin secara ekonomi berada di desil yang tinggi itu maka tidak akan diberikan program makan bergizi gratis ini," katanya.
