Pemkot Surabaya Rencanakan Beasiswa Rp 50 Ribu Per Bulan untuk 8.000 Siswa PAUD-TK
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sedang merancang program beasiswa yang ditujukan bagi sekitar 8.000 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Rencana ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu di kota tersebut. Beasiswa yang diusulkan senilai Rp 50 ribu per bulan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan usia dini, yang dianggap penting bagi perkembangan anak.
Dukungan dengan Catatan dari DPRD Surabaya
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menyatakan dukungannya terhadap program ini, asalkan benar-benar ditujukan untuk membantu keluarga miskin dan pra miskin. "Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting," kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/3/2026). Namun, ia menekankan bahwa program ini harus dipastikan terlebih dahulu dari sisi penganggaran, mekanisme, dan sistem pengawasan agar tepat sasaran.
Pentingnya Kepastian Anggaran dan Mekanisme Penyaluran
Bahtiyar mempertanyakan apakah program beasiswa ini telah dibahas dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, kepastian anggaran menjadi dasar utama sebelum program dijalankan. Selain itu, ia menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan, apakah dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau transfer langsung ke rekening penerima. "Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang," tegas Bahtiyar.
Verifikasi Data dan Koordinasi Antar Dinas
Terkait verifikasi calon penerima, Bahtiyar menyarankan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin. Proses validasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan pada program bantuan sosial sebelumnya. "Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran," jelas Sekretaris DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Evaluasi Berkala dan Pengawasan Implementasi
Bahtiyar juga menekankan pentingnya evaluasi berkala apabila program ini direalisasikan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk keperluan lain. "Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga," ujar Bahtiyar. Lebih lanjut, ia mengatakan DPRD akan memantau implementasi program tersebut apabila sudah berjalan, guna memastikan efektivitas kebijakan dan mencegah potensi penyimpangan.
Proses Konsolidasi dan Target Verifikasi
Sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Dispendik Surabaya menyampaikan bahwa rencana pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan usia dini. Saat ini, Dispendik Surabaya tengah melakukan proses konsolidasi dan verifikasi data bersama perangkat daerah terkait. Targetnya, seluruh proses administrasi dan verifikasi dapat rampung pada akhir Februari 2026, sehingga program dapat segera dijalankan dengan lancar dan terarah.
