Sebuah aksi protes terjadi di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-29 Kota Bekasi, Selasa (10/3/2026). Sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengadang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ia hendak meninggalkan Gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur.
Momen Kritis di Tengah Perayaan
Aksi ini berlangsung setelah Dedi Mulyadi mengikuti rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kota Bekasi. Mahasiswa memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan kritik langsung kepada gubernur terkait penanganan banjir di wilayah tersebut.
Kritik Terfokus pada Masalah Banjir
Para mahasiswa menilai bahwa penanganan banjir di Kota Bekasi belum menunjukkan solusi konkret bagi masyarakat. Mereka menyoroti bahwa sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah daerah masih belum mampu mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Isu banjir ini telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak warga mengeluhkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Mahasiswa menekankan bahwa meskipun peringatan HUT kota berlangsung meriah, masalah mendasar seperti banjir tetap perlu menjadi prioritas utama.
Respons dari Pihak Terkait
Insiden ini terjadi di lokasi strategis, yaitu Gedung DPRD Kota Bekasi, yang menambah dimensi politis dari aksi tersebut. Para mahasiswa tampaknya memilih momen ketika gubernur sedang berada di wilayah Bekasi untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Aksi ini mengingatkan kembali pada pentingnya dialog antara pemerintah dengan elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi. Fakta bahwa mahasiswa hukum yang terlibat menunjukkan bahwa persoalan banjir ini tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis, tetapi juga memiliki aspek hukum dan kebijakan yang perlu diperhatikan.
Kejadian ini terjadi di Kota Bekasi yang merupakan salah satu wilayah padat penduduk di Jawa Barat dan sering mengalami banjir saat musim hujan. Kritik dari mahasiswa ini diharapkan dapat mendorong evaluasi lebih mendalam terhadap kebijakan penanganan banjir di daerah tersebut.
