Wakil Ketua MPR Desak Peningkatan Literasi Nasional Hadapi Tantangan Bangsa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, secara tegas mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Langkah ini dinilai sangat penting guna menghadapi tantangan kehidupan berbangsa yang semakin kompleks dan berat di era modern ini.
Tantangan Literasi di Era Informasi Deras
Dalam keterangannya pada Rabu, 25 Maret 2026, Rerie mengungkapkan bahwa tantangan literasi saat ini sangat berat. "Bukan hanya menciptakan masyarakat yang sekadar bisa membaca, tetapi juga harus mampu berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi yang ada," tegasnya. Pernyataan ini menekankan pentingnya kemampuan analisis yang mendalam di tengah banjir informasi digital.
Data dari Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada akhir tahun lalu mengonfirmasi keprihatinan ini. Hasil tes menunjukkan bahwa pemahaman tekstual, yang mencakup kemampuan siswa dalam memahami kosakata, latar cerita, dan struktur teks, hanya dicapai oleh 49,21% peserta. Selain itu, pemahaman inferensial, yaitu kemampuan menjelaskan hubungan makna antarkalimat atau paragraf, tercatat dicapai oleh 43,21% peserta. Sementara itu, kemampuan mengevaluasi serta mengapresiasi teks yang memadai baru dicapai oleh 45,32% peserta TKA.
Ancaman Nyata bagi Daya Saing Bangsa
Rerie menegaskan bahwa catatan-catatan tersebut bukan sekadar persoalan angka semata, melainkan ancaman nyata bagi daya saing dan kedaulatan bangsa. "Ini berarti lebih dari separuh peserta didik belum memiliki fondasi literasi yang kuat," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa tanpa dasar literasi yang kokoh, generasi penerus akan kesulitan menghadapi dinamika global.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Rerie mengidentifikasi sejumlah kendala utama dalam peningkatan literasi masyarakat. Kendala-kendala tersebut meliputi:
- Kesenjangan literasi antardaerah yang ekstrem.
- Budaya lisan yang masih kuat dibandingkan budaya tulisan.
- Harga buku yang relatif mahal.
- Kurangnya dukungan lingkungan keluarga.
Semua faktor ini, menurutnya, harus segera diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak.
Langkah Konkret untuk Akses Buku dan Revisi UU
Rerie mengusulkan langkah-langkah segera untuk mempermudah akses masyarakat terhadap buku. Ia menyarankan peningkatan ketersediaan buku-buku berkualitas di perpustakaan yang tersebar di seluruh tanah air. Selain itu, penghapusan pajak terkait buku, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak kertas bahan baku buku, juga dianggap penting.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Tengah, Rerie mengungkapkan bahwa saat ini Komisi XIII DPR RI sedang mendorong revisi Undang-Undang Perbukuan. Tujuannya adalah untuk menghapus PPN buku, yang diharapkan dapat membuat harga buku lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
Peran Guru dan Gerakan Nasional Terukur
Di samping itu, Rerie menekankan pentingnya distribusi guru berkualitas yang merata di berbagai daerah. "Guru adalah salah satu panglima literasi di lapangan, selain keluarga. Tidak cukup hanya mengirim guru ke daerah-daerah, tapi juga harus memastikan mereka mendapat dukungan dan insentif yang layak," ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Rerie mendorong agar upaya peningkatan literasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang terukur. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus diwujudkan untuk merealisasikan gerakan ini. Ia menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi kedaulatan bangsa yang tidak boleh diabaikan.
"Jika generasi penerus tak mampu menelaah dengan baik derasnya setiap informasi yang datang, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan Ibu Pertiwi," pungkas Rerie. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi aksi kolektif dalam membangun masyarakat yang literat dan berdaya saing tinggi.
