Kenaikan Insentif Guru Honorer Capai Rp 400.000 Setelah Dua Dekade
Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen kuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Dalam pernyataan resminya, Teddy mengungkapkan bahwa insentif untuk guru honorer di daerah telah dinaikkan menjadi Rp 400.000, setelah sebelumnya tidak mengalami perubahan sama sekali selama 20 tahun.
Perubahan Signifikan di Era Pemerintahan Baru
"Insentif ini bukanlah gaji pokok, melainkan tambahan penghasilan. Dan kenaikannya berapa? Dari tahun 2005 hingga 2025, insentif tersebut stagnan. Baru pada era Presiden Prabowo, nilainya meningkat menjadi Rp 400 ribu," jelas Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dia menambahkan, "Bayangkan saja, selama dua dekade insentif itu tak pernah naik. Baru tahun lalu terjadi peningkatan. Menjadi Rp400 ribu."
Reformasi Tunjangan dan Sistem Pembayaran
Tidak hanya insentif honorer, pemerintahan Prabowo juga melakukan penyesuaian terhadap tunjangan guru non-ASN. Nilainya meningkat dari sebelumnya Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta pada tahun 2025.
Lebih lanjut, Teddy menyebutkan adanya perubahan mendasar dalam mekanisme pembayaran. Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus agar tunjangan diberikan langsung kepada guru setiap bulan, tidak lagi melalui pemerintah daerah dengan sistem triwulan.
"Yang paling dirasakan guru-guru adalah perubahan sistem pembayaran. Dulu, tunjangan honor ditransfer ke daerah terlebih dahulu, baru kemudian diberikan ke guru. Itu pun hanya setiap tiga bulan sekali," paparnya.
"Nah, tahun lalu Presiden memerintahkan agar setiap bulan tunjangan langsung diberikan ke guru penerima. Dan sistem ini sudah berjalan dengan baik, tentunya dengan koordinasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," imbuh Teddy.
Jaminan Kelangsungan Anggaran Pendidikan
Seskab Teddy juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi atau menghentikan alokasi anggaran pendidikan lainnya. Dia menyatakan bahwa fokus anggaran pendidikan tetap diarahkan untuk kepentingan siswa, sekolah, dan guru.
"Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau dihentikan. Semua berjalan lancar, bahkan ditambah. Dan yang lebih penting, alokasi menjadi lebih detail dan fokus pada siswa, sekolah, serta guru," tegas Teddy.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Meskipun insentif guru honorer secara teknis merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Prabowo mengambil inisiatif untuk melakukan penyesuaian nilai setelah dua dekade tidak berubah. Langkah ini dianggap sebagai bentuk perhatian serius terhadap nasib para pendidik non-PNS yang selama ini berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Kenaikan insentif dan tunjangan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kesejahteraan guru honorer serta non-ASN, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan nasional.
