Pemprov DKI Terbitkan 5 Aturan Baru untuk Kendalikan Maraknya Lapangan Padel
Polemik lapangan padel di Jakarta yang sempat memicu protes warga akibat kebisingan kini memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah aturan baru untuk mengatur pembangunan dan operasional lapangan olahraga ini, menyusul rapat khusus yang digelar pada Senin (23/2/2026).
Larangan Pembangunan di Zona Perumahan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menghentikan penerbitan izin pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Ke depan, lapangan padel hanya diperbolehkan berdiri di zona komersial. Keputusan ini diambil setelah banyak keluhan warga terkait gangguan kenyamanan.
Pembatasan Jam Operasional dan Pengendalian Kebisingan
Untuk lapangan padel yang sudah ada di perumahan, Pemprov Jakarta membatasi jam operasional maksimal hingga pukul 20.00 WIB. Selain itu, pengelola wajib melengkapi fasilitas dengan peredam suara untuk mengurangi kebisingan dari pantulan bola dan teriakan pemain.
Persetujuan Teknis Awal dari Dispora
Setiap rencana pembangunan lapangan padel di Ibu Kota kini harus mendapatkan persetujuan teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jakarta. Langkah ini bertujuan memastikan tata ruang dan kenyamanan lingkungan tetap terjaga, tanpa menghambat perkembangan olahraga yang digemari masyarakat.
Penertiban Lapangan Tanpa Izin PBG
Pemprov DKI mencatat ada 397 lapangan padel di Jakarta dan sedang menyisir kelengkapan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Lapangan yang tidak memiliki PBG akan dikenai sanksi tegas, mulai dari penghentian kegiatan, pembongkaran, hingga pencabutan izin usaha.
Penataan Parkir Kendaraan Pemain
Keluhan terkait parkir sembarangan kendaraan pemain padel di kawasan perumahan juga menjadi perhatian. Pramono menegaskan akan melakukan penertiban, mengingat banyak lapangan yang tidak memiliki lahan parkir memadai, sehingga mengganggu akses warga.
Aturan-aturan ini diharapkan dapat menyeimbangkan minat olahraga padel dengan kenyamanan warga Jakarta, mencegah perkembangan tanpa aturan yang merugikan masyarakat sekitar.
