Virgoun Penuhi Panggilan Komnas Perlindungan Anak untuk Proses Klarifikasi
Penyanyi dan vokalis band Last Child, Virgoun, telah memenuhi undangan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk menjalani pemeriksaan klarifikasi. Proses ini terkait dengan laporan yang diajukan oleh mantan istrinya, Inara Rusli, pada Selasa, 10 Februari 2026.
Didampingi Kuasa Hukum Sandy Arifin
Dalam sesi pemeriksaan yang berlangsung di kantor Komnas PA, Virgoun tampil dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Kehadiran Sandy Arifin ini menunjukkan keseriusan Virgoun dalam menangani masalah hukum yang dihadapinya, sekaligus memastikan bahwa seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sandy Arifin, selaku perwakilan hukum, menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak untuk langkah-langkah lebih lanjut. Usai menjalani proses klarifikasi, rencana telah disusun untuk melakukan kunjungan langsung ke kediaman Virgoun. Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi kelayakan tempat tinggal yang disediakan bagi anak-anak mereka.
Langkah-Langkah Lanjutan untuk Perlindungan Anak
Pemeriksaan kelayakan tempat tinggal ini merupakan bagian dari upaya Komnas PA dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik, terutama dalam situasi perceraian orang tua. Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi lingkungan tempat anak-anak tinggal, sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Virgoun, yang dikenal publik melalui karya-karyanya di dunia musik, kini harus menghadapi tantangan di ranah hukum dan keluarga. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, mengingat statusnya sebagai figur publik dan kompleksitas hubungan pribadi yang melibatkan isu perlindungan anak.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan semua pihak dapat menemukan titik terang dan solusi yang adil bagi semua, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari situasi ini. Komnas PA terus memantau perkembangan kasus ini untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan sesuai dengan regulasi yang ada.
