Pramono Anung Geram atas Respons Aduan Warga di JAKI yang Diduga Pakai AI
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kemarahannya terhadap dugaan manipulasi dalam menindaklanjuti aduan warga melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini). Kasus ini muncul setelah seorang warga mengeluhkan laporan parkir liar di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang tidak ditangani secara nyata, melainkan direspons dengan foto yang diduga direkayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Instruksi Tegas untuk Inspektorat
Dalam pernyataannya usai groundbreaking Pasar Gardu Asem di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 April 2026, Pramono menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak yang bersalah. "Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurahnya, yaitu Lurah di Kalisari maupun Kasubdin-nya. Siapapun yang salah, harus diberikan hukuman," ujarnya dengan tegas. Dia menekankan bahwa inspektorat telah diperintahkan untuk segera menjatuhkan sanksi kepada oknum yang terbukti terlibat dalam praktik tidak terpuji ini.
Rusaknya Prinsip Dasar Pelayanan Publik
Pramono mengungkapkan keprihatinannya bahwa penggunaan AI untuk memalsukan tindak lanjut aduan warga justru merusak prinsip dasar pelayanan publik, yang seharusnya mengedepankan transparansi dan kejujuran. "Ini tidak boleh terulang kembali, karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta, transparansi itu menjadi hal yang penting. Lebih baik misalnya lah, belum selesai ya belum selesai aja daripada kemudian dilakukannya apa, dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi," jelasnya. Dia menambahkan bahwa integritas dalam pelayanan harus dijaga agar kepercayaan masyarakat tidak terkikis.
Latar Belakang Kasus dan Dampaknya
Kasus ini bermula dari unggahan seorang warga di akun media sosial X, yang mengeluhkan bahwa laporan parkir liar yang dia kirimkan melalui JAKI tidak ditindaklanjuti di lapangan. Sebaliknya, respons yang diterima berupa foto yang tampak telah dimanipulasi dengan teknologi AI, menimbulkan kecurigaan atas ketidakjujuran dalam proses pelayanan. Pramono menegaskan bahwa hal semacam ini dapat merusak reputasi pemerintah dan menghambat upaya penegakan hukum di ibu kota.
Dia juga menyoroti pentingnya sistem pelaporan yang efektif dan akurat, mengingat JAKI dirancang sebagai sarana untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan. "Saya sudah meminta kepada Inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu," katanya, menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan ini, diharapkan pelayanan publik di Jakarta dapat kembali pada jalur yang transparan dan dapat diandalkan oleh seluruh masyarakat.
