Noel Ungkap Petunjuk Baru Partai K di Kasus Korupsi K3: Tiga Huruf dan 'Bu Menteri'
Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kembali mengungkap petunjuk baru terkait sosok "Partai K" yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Setelah sebelumnya menyebut adanya huruf "K" dalam nama partai tersebut, Noel kini mengerucutkan petunjuk menjadi tiga huruf.
Petunjuk Mengarah ke Tiga Huruf dan Istilah 'Bu Menteri'
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin, 9 Februari 2026, Noel menyatakan bahwa petunjuk Partai K semakin jelas. "Partai saya kerucutkan ya, kemarin kan (ada huruf) K. Sekarang, (terdiri dari) tiga huruf. Untuk sementara itu dulu," ujarnya di ruang sidang.
Noel juga menyinggung adanya panggilan "bu menteri" yang muncul dalam persidangan, meski ia menegaskan bahwa keterangan tersebut bukan berasal darinya. "Di persidangan ya, bukan saya yang nyebut. Sidang, dan saksi, dan Pak Jaksa (yang sebut). Bukan saya ya," tegasnya. Ia menilai rangkaian petunjuk ini sudah cukup bagi publik untuk menarik kesimpulan tanpa perlu mengetahui latar warna partai yang dimaksud.
Bukti Percakapan Uang Rp 50 Juta dan Saksi yang Tak Ingat
Dalam persidangan yang sama, jaksa penuntut umum menghadirkan bukti percakapan antara Sekretaris Pribadi Haiyani Rumondang, eks Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker, yakni Ivon Doyana, dengan Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker, Hery Sutanto. Percakapan tersebut menyebutkan penerimaan uang sebesar Rp 50 juta yang diklaim untuk diserahkan kepada "Bu Menteri".
Namun, saat dikonfirmasi di persidangan, Haiyani Rumondang mengaku tidak mengingat percakapan yang dikirimkan sekretaris pribadinya tersebut. "Sampai saat ini saya tidak ingat. Apakah saya terima dan kemudian menyampaikan. Karena komunikasi itu menyebutkan bahwa sorenya Ivon kirim pesan lagi lagi bahwa sudah diberikan ke Ibu Dirjen," ujarnya di hadapan majelis hakim.
Latar Belakang Kasus dan Operasi Tangkap Tangan KPK
Kasus ini bermula ketika Noel bersama sepuluh orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20-21 Agustus 2025. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker. Sidang lanjutan ini merupakan bagian dari proses hukum yang terus berjalan untuk mengungkap keterlibatan lebih dalam, termasuk dugaan peran partai politik.
Noel, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kini menghadapi tuntutan dalam kasus korupsi yang telah menyita perhatian publik. Pengungkapan petunjuk baru ini diharapkan dapat memperjelas alur kasus dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik pemerasan di sektor ketenagakerjaan.
