KPK Bawa 13 Orang dari OTT Tulungagung ke Jakarta, Termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membawa 13 orang ke Jakarta setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dari total tersebut, 12 orang berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan satu orang merupakan pihak swasta.
Rincian Pihak yang Diamankan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan kepada wartawan pada Sabtu (11/4/2026) bahwa ke-13 orang tersebut terdiri dari Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dua belas pejabat dari pemerintah daerah, dan satu pihak lainnya yang terlibat. "Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut," ujar Budi.
Proses Pengamanan dan Transportasi
Para pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Jakarta dengan menggunakan tiga kloter penerbangan. Kloter pertama membawa Bupati Gatut Sunu Wibowo yang tiba lebih awal. Kemudian, kloter kedua mengangkut 12 orang lainnya, dan kloter ketiga membawa satu orang yang tiba pada siang hari. Setibanya di Jakarta, seluruh pihak langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka, sebelum memutuskan apakah akan ditahan atau dibebaskan. Proses ini merupakan bagian dari standar prosedur penanganan kasus korupsi.
Latar Belakang Operasi Tangkap Tangan
Operasi tangkap tangan ini dilakukan oleh KPK di Tulungagung, Jawa Timur, dengan target utama Bupati Gatut Sunu Wibowo. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi hal ini pada Jumat (10/4), "Benar, kami melakukan OTT di Tulungagung," katanya. Ia juga menambahkan bahwa bupati telah diamankan dalam operasi tersebut.
Insiden ini menambah daftar kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah di Indonesia. KPK terus mengintensifkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di pemerintahan lokal.
Masyarakat Tulungagung dan nasional kini menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemeriksaan ini, yang diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta baru terkait praktik korupsi di daerah tersebut.
