Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pihak langsung bereaksi keras setelah nama mereka muncul dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, yang menjadi salah satu tersangka, sebelumnya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk mengungkap secara terang benderang pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Selain Sony, dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa ada 26 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Menurut Krisna, mereka tersebar di kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Pokoknya dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian saja," ujar Krisna.
Bantahan dari Berbagai Pihak
Meskipun nama-nama tersebut hanya diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung, daftar itu telah tersebar di media sosial. Akibatnya, beberapa pihak langsung menyampaikan bantahan.
Partai Demokrat
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut. Mereka membantah terlibat dalam pengadaan titik dapur MBG. Partai Demokrat menyebut Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak pernah merekomendasikan siapa pun untuk ikut serta dalam proyek MBG seperti yang disebutkan.
"AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Komisi Kesehatan DPR
Bantahan juga disampaikan oleh pimpinan Komisi Kesehatan DPR. Wakil Ketua Komisi tersebut, Yahya Zaini, menyebut informasi yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan pihaknya adalah hoaks.
"Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu informasinya hoaks," kata politikus Partai Golkar itu saat dihubungi, Rabu (10/6).
Wakil Ketua KPK
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, bereaksi keras dan membantah setelah namanya ikut beredar. Fitroh mengaku sama sekali tidak mengenal Sony Sonjaya.
"Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," ujar Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (10/6).
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Fitroh tidak memiliki hubungan dengan Sony Sonjaya. Adapun yayasan yang dikaitkan dengan program MBG sudah dibentuk jauh-jauh hari sebelumnya.
"Pak Fitroh Rochcayanto tidak mengenal saudara Sony Sonjaya," ucap Budi. "Kemudian terkait yayasannya sudah dibentuk jauh sebelum adanya program MBG. Yayasan ini fokus bergerak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar," lanjutnya.
Wamendagri Bima Arya
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengakui sempat berkoordinasi dengan BGN. Namun, komunikasi itu hanya terkait tugas kerja, bukan untuk kepentingan pribadi. Bima menjelaskan bahwa berdasarkan Keppres Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, diatur beberapa tugas dari Kemendagri. Salah satunya adalah memfasilitasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan MBG bersama pemerintah daerah dan BGN.
"Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi," katanya.
KSP Dudung Abdurrachman
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrachman mengaku pernah menghubungi eks Kepala BGN Dadan Hindayana terkait permintaan sebuah pesantren untuk menjadi penerima manfaat sekaligus pelaksana MBG. Namun, ia mengklaim tidak terlibat dalam proses selanjutnya. Dudung juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki SPPG melalui Kepala BGN Dadan Hindayana.
"Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin enam bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren," kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).
Partai Gerindra
Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada instruksi partai bagi kader untuk membangun SPPG. Dia mengatakan bahwa kepemilikan SPPG oleh sejumlah kadernya adalah inisiatif pribadi.
"Karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional," ujar Pras di kantor Kemenko Pangan, Kamis (11/6). "Kalau pun ada yang dianggap kader atau perorangan, itu tentu atas inisiatif masing-masing," imbuhnya.
Meskipun demikian, Pras tidak membantah secara tegas kepemilikan SPPG oleh sejumlah kader partainya. Menurut Pras, kepemilikan SPPG oleh kader atau anggota partai bukanlah sesuatu yang dilarang. Dia mengatakan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah melanggar ketentuan prosedur.
"Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai, kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," katanya.
