Mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi dijatuhi hukuman 30 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Jumat, 12 Juni 2026. Vonis ini terkait dengan pengiriman drone ke Korea Utara yang dinilai sebagai upaya menciptakan dalih untuk deklarasi darurat militer pada tahun 2024.
Dakwaan dan Vonis
Jaksa penuntut khusus menyatakan bahwa tindakan Yoon untuk memalsukan kondisi perang melalui pengiriman drone telah merusak keamanan negara. Operasi tersebut juga dinilai meningkatkan ketegangan dengan Korea Utara dan menyebabkan kebocoran informasi rahasia, termasuk detail tentang kemampuan pasukan Korea Selatan setelah drone jatuh.
Vonis 30 tahun penjara ini dijatuhkan setelah sebelumnya Yoon menerima hukuman seumur hidup pada Februari lalu karena memimpin pemberontakan dengan deklarasi darurat militer yang melumpuhkan Majelis Nasional.
Bantahan Tim Hukum
Tim hukum Yoon membantah seluruh dakwaan terkait drone. Mereka menegaskan tidak ada perintah sebelumnya atau persetujuan selanjutnya dari Yoon untuk operasi tersebut. Menurut pengacara, operasi drone dilakukan sebagai tanggapan atas pengiriman balon berisi sampah oleh Korea Utara yang melintasi perbatasan, dan merupakan tindakan pembelaan diri yang sah, tidak terkait dengan deklarasi darurat militer.
Pengacara Yoon menolak klaim jaksa sebagai spekulatif dan novel palsu. Yoon sendiri telah mengajukan banding terhadap vonis pemberontakan, dengan bersikeras bahwa deklarasi darurat militer dilakukan demi kepentingan negara.
Ketegangan Antar-Korea
Penerbangan drone tetap menjadi titik panas dalam hubungan kedua Korea yang secara teknis masih dalam keadaan perang. Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan penyesalan setelah penyelidikan mengungkap bahwa pejabat pemerintah telah mengirim drone ke Korea Utara pada Januari lalu.
Kasus ini menambah daftar panjang ketegangan antara Seoul dan Pyongyang, yang kerap memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di Semenanjung Korea.
