Polri Respons Demo Usai Oknum Brimob Tewaskan Siswa SMP, Janji Evaluasi Menyeluruh
Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan respons resmi terhadap demonstrasi yang terjadi menyusul insiden memilukan di Tual, Maluku. Demonstrasi tersebut dipicu oleh tindakan oknum Brimob, Bripda MS, yang melakukan penganiayaan hingga menewaskan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berusia 14 tahun.
Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa institusi kepolisian terbuka terhadap segala bentuk kritik dan siap melakukan evaluasi mendalam terkait insiden ini. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Markas Besar Polri, Rabu (25/2/2026).
Komitmen Tegas Kapolri dan Pimpinan
"Terkait insiden di Tual yang menjadi pemicu, kami dapat memahami perasaan kecewa dan marah masyarakat," ujar Isir dengan nada serius. "Namun, kami mengimbau agar semua pihak dapat mendudukkan persoalan ini dengan kepala dingin. Bapak Kapolri dan seluruh pimpinan Polri di setiap jenjang telah berkomitmen tegas."
Isir menekankan bahwa setiap tindakan, perbuatan, sikap, atau perilaku individu anggota Polri yang mencederai nilai-nilai kode etik, apalagi harapan dan kepercayaan masyarakat, akan ditindak dengan tegas tanpa kompromi. Komitmen ini, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab Polri sebagai institusi sipil yang melayani publik.
Sanksi Etik dan Ajakan Mengawal Proses Hukum
Dalam konferensi pers tersebut, Isir juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta mengawal proses penegakan hukum terhadap Bripda MS. Dia menyebut bahwa putusan sidang etik yang telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum tersebut merupakan bukti konkret keseriusan Polri dalam menangani kasus ini.
"Oleh karena itu, kami menghimbau, ayo mari kita kawal bersama. Putusan kode etik itu adalah wujud nyata komitmen tegas kami," tegas Isir. Dia menambahkan bahwa penyampaian pendapat melalui demonstrasi adalah hal yang biasa dan sangat dihormati oleh Polri, karena merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial terhadap institusi publik.
Tanggapan atas Usulan Penarikan Brimob dari Tugas Sipil
Isir juga menjawab pertanyaan media terkait munculnya usulan dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), untuk menarik pasukan Brimob dari tugas-tugas pengamanan sipil. Dia menyatakan bahwa Polri menerima setiap masukan dan kritik dari masyarakat dengan tangan terbuka.
"Polri sebagai institusi yang terbuka berterima kasih dan mengapresiasi setiap masukan. Benar, ada kelemahan, dan kami mengakuinya. Saat ini, kami sedang melaksanakan evaluasi menyeluruh," kata Isir dengan rendah hati.
Peran Brimob dan Karakteristik Wilayah Indonesia
Mengenai peran Brimob, Isir menjelaskan bahwa pasukan ini dikerahkan untuk mendukung satuan kewilayahan yang masih dianggap krusial, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial Indonesia yang sangat beragam.
"Khususnya ketika kami bertugas di wilayah timur Indonesia, kehadiran Brimob sangat membantu dalam menjamin keamanan, ketertiban sosial, dan keselamatan masyarakat," jelas Isir. Dia menegaskan bahwa insiden di Tual murni merupakan tindakan individu Bripda MS, bukan bagian dari struktur atau kebijakan institusi.
"Kejadian ini bukan bagian dari struktur. Ini merupakan tindakan di tataran individu yang telah mendapatkan sanksi tegas," pungkas Isir, menutup konferensi pers dengan harapan agar kepercayaan masyarakat dapat pulih melalui proses hukum yang transparan.
