Kepala BNN Keluhkan Pembatasan Penyadapan di KUHAP Baru Hambat Pengusutan Narkoba
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto mengeluhkan pembatasan kewenangan penyadapan BNN yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Menurutnya, pembatasan tersebut menghambat penanganan kasus narkotika secara signifikan.
Penyadapan Dibutuhkan Sejak Tahap Penyelidikan
Dalam rapat Komisi III DPR RI, Selasa (7/4/2026), Suyudi menyatakan bahwa hal paling krusial adalah substansi pada Undang-Undang KUHAP yang baru yang mengunci kewenangan penyadapan hanya di tahap penyidikan. "Penyadapan sangat dibutuhkan sejak tahap penyelidikan untuk mengungkap jaringan kejahatan yang bekerja secara tersembunyi," ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyadapan juga sangat penting dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemenuhan unsur tindak pidana. Karakteristik kejahatan narkotika yang bergerak sangat senyap membutuhkan teknik khusus sejak dini.
Teknik Penyelidikan Khusus dan Urgensi Lex Specialis
Menurut Suyudi, teknik penyelidikan khusus seperti penyadapan, controlled delivery, dan undercover buy merupakan bagian dari aktivitas intelijen yang dibutuhkan BNN. "Mempertimbangkan karakteristik kejahatan narkotika, BNN menekankan urgensi agar teknik penyelidikan khusus termasuk penyadapan dapat dan sah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan," kata dia.
Oleh karena itu, BNN mendorong kewenangan penyadapan diatur secara khusus (lex specialis) dalam RUU Narkotika. Langkah ini selaras dengan pandangan strategis Polri dan telah didukung oleh Undang-Undang KUHAP yang memberikan ruang agar tindakan penyadapan dapat diatur tersendiri.
Suyudi menambahkan bahwa pembatasan ini dapat memperlambat proses pengusutan kasus narkoba yang kompleks dan membutuhkan pendekatan proaktif dari tahap awal investigasi.
