Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama United Nations Development Programme (UNDP) menetapkan Sumatra sebagai prioritas utama dalam Proyek Leverage, sebuah inisiatif konservasi hutan yang bertujuan memperkuat ketahanan ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui keterlibatan multi-sektor. Proyek ini secara resmi diluncurkan di Jakarta pada Rabu, 10 Juni 2026.
Fokus pada Peta Kerawanan, Gangguan, dan Penanganan
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menjelaskan bahwa proyek ini mengembangkan tiga peta utama: peta kerawanan, peta gangguan, dan peta penanganan. Ketiga peta ini menjadi dasar dalam tata kelola kehutanan, khususnya untuk kawasan bernilai konservasi tinggi di Sumatra. "Kita mengembangkan tiga hal, yaitu peta kerawanan, peta gangguan, dan peta penanganan. Ini yang harus kita kembangkan dalam tata kelola kehutanan, yakni sejauh mana kerawanan suatu kawasan bernilai konservasi tinggi, khususnya di Sumatra," ujar Dwi.
Prioritas Berdasarkan Nilai Konservasi dan Tingkat Kerawanan
Dalam konteks pendanaan, pemerintah memfokuskan Proyek Leverage pada skala prioritas dengan nilai konservasi tinggi dan tingkat kerawanan yang juga tinggi. Setelah Sumatra, proyek ini akan diperluas ke wilayah lain yang mendapat status prioritas konservasi hutan melalui berbagai skema kerja sama. Pemilihan Sumatra juga mempertimbangkan peta gangguan yang menunjukkan banyak kejadian di wilayah tersebut. "Pemilihan Sumatra juga mempertimbangkan peta gangguan. Kalau kita bicara berbagai kejadian yang terjadi, banyak yang berada di Sumatra. Ini juga menjadi keprihatinan kita," tambah Dwi.
Durasi dan Nilai Proyek Leverage
Proyek Leverage berlangsung selama enam tahun dengan nilai total 14,4 juta dolar AS. Sumatra dipilih sebagai lokasi percontohan untuk melihat penerapan, pembelajaran, dan potensi replikasi di wilayah lain. Dwi menekankan bahwa meskipun pembelajaran dimulai dari Sumatra, penerapan penanganan tidak terbatas di sana. "Jadi pembelajarannya dari tapak di Sumatra, tetapi penerapan dan penanganannya tidak hanya di sana, tetapi juga dapat diterapkan di wilayah lain. Jadi, untuk tempat-tempat lain juga tetap menjadi sasaran kita dengan berbagai pihak. Kita terus berdiskusi dan mengeksekusi kegiatan-kegiatan tersebut," jelasnya.
Evaluasi Penanganan Kasus Perburuan dan Satwa Liar
Proyek Leverage juga memperhatikan peta penanganan yang menjadi dasar evaluasi upaya pemerintah dan pihak terkait dalam menangani kasus perburuan, pembunuhan satwa, dan aktivitas terhadap satwa liar. "Semua itu akan kita evaluasi untuk melihat bagaimana pola penanganannya karena memang modus operandinya terus berkembang. Kita mencoba mendalaminya dari berbagai aspek untuk melakukan pencegahan dan perlindungan agar kita lebih protektif dan memadai," papar Dwi. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan konservasi hutan di Sumatra dan wilayah lainnya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
