Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi Raih Penghargaan CSR untuk Program Pengelolaan Sampah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah menerima penghargaan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Penghargaan ini diberikan khusus untuk program pengelolaan sampah yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.
Program Sampah yang Mendapat Pengakuan Nasional
Dalam acara Launching CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2026 di Jakarta, Luthfi secara langsung menerima penghargaan tersebut. Ia menyatakan, "Kita dapat penghargaan terkait dengan lingkungan hidup, yaitu program (pengelolaan) sampah." Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil membentuk 88 Desa Mandiri Sampah, yang dijadikan sebagai prototipe untuk dikembangkan di desa-desa lainnya.
Melalui program ini, diharapkan desa-desa dapat mandiri dalam mengolah sampah, sehingga pengelolaan sampah bisa diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan. Luthfi menegaskan, "Jumlahnya akan kita tambah. Itu adalah salah satu penyelesaian sampah paling efektif, yaitu di tingkat hulu. Mulai rumah tangga, lingkungan RT, RW, bahkan desa."
Data Sampah dan Upaya Penanganan di Jawa Tengah
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di wilayah ini mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun, dengan peningkatan tahunan sebesar 8-11%. Penyelesaian sampah di tingkat desa atau kelurahan menjadi bagian dari roadmap penuntasan masalah sampah di Jawa Tengah, yang menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah yang direplikasi hingga tingkat kabupaten/kota. Terkait pengolahan sampah, setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang menggunakan sistem refuse derived fuel (RDF), bekerja sama dengan pabrik-pabrik semen di Jawa Tengah. Ada juga pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai upaya tambahan.
Dukungan dari Pejabat dan Keterlibatan CSR
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan bahwa Luthfi telah menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk mempercepat penuntasan sampah. Surat tersebut mencakup pembentukan desa mandiri sampah dan penyiapan peraturan desa terkait penanganan sampah.
"Jadi, ada aturan di tingkat lokal supaya tidak membuang sampah sembarangan, memilah dan memilih sampah. Lalu ada pengelolaan dari Bumdes yang mengelola sampah, ada personel dan satgas sampah tingkat desa itu juga penting untuk mendukung terbentuknya desa mandiri sampah," jelas Hartanto.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandi Susianto, menekankan pentingnya keterlibatan CSR dari perusahaan dalam membangun desa. Ia mengatakan, "Perusahaan juga jangan asal memberikan CSR kemudian pergi, tapi benar-benar membangun dari desa. Kerja sama lintas kementerian juga untuk mempercepat pembangunan dari desa tersebut."
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, mengapresiasi kontribusi besar Luthfi dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Ia mencatat bahwa sudah ada enam tempat pembuangan akhir (TPA) yang tidak lagi melakukan open dumping, seperti di Grobogan, Jepara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo.
Program ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi.
