Anggota Komisi II DPR, Giri Ramanda N Kiemas, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera berbenah setelah tragedi kecelakaan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatasi perlintasan sebidang kereta api.
Tanggung Jawab Perlintasan Sebidang
"Di mana tanggung jawab perlintasan itu sesuai kepemilikan jalan. Jalan provinsi tanggung jawab pemerintah provinsi, jalan kabupaten/kota tanggung jawab pemkab/pemkot," kata Giri kepada wartawan, Rabu (29/4/2026). Ia berharap Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan seluruh pemda yang memiliki perlintasan sebidang agar menyiapkan palang pintu kereta dan regulasinya. "Ini agar pemda bersikap responsif terhadap perlintasan sebidang. Hal ini perlu dilakukan agar keselamatan pengguna jalan dan penumpang kereta api dapat terjaga. Koordinasi dan gerak cepat harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kecelakaan fatal seperti di Bekasi," tegas Giri.
Evaluasi Taksi Green SM
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR, Syafiuddin Asmoro, mendukung rencana Kemenhub melakukan evaluasi total terhadap operasional Taksi Green SM, yang diduga memicu tabrakan maut antara KRL Commuter Line dengan KA Argo Bromo Anggrek. "Kasus ini bukan yang pertama. Taksi Green SM sudah beberapa kali bermasalah dan menimbulkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, langkah Kemenhub untuk melakukan evaluasi menyeluruh sudah tepat dan harus segera direalisasikan," jelasnya.
Ia merinci sejumlah insiden yang melibatkan taksi tersebut sepanjang tahun 2026. Pada Januari, kendaraan itu dilaporkan mundur dan menabrak sebuah restoran. Pada Februari, taksi tersebut menabrak pembatas jalan (jalur busway) di kawasan Ragunan. Kemudian pada 3 April 2026, terjadi dua insiden, yakni kendaraan menyangkut di pembatas jalan di kawasan Jagakarsa serta kecelakaan tunggal di flyover Pesing. Tak lama berselang, pada 14 April 2026, taksi tersebut kembali menabrak pembatas jalan di kawasan Kuningan. "Rangkaian kejadian ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik dari sisi teknis kendaraan, sistem operasional, maupun aspek keselamatan," kata Syafiuddin.
Dia menyebut Taksi Green SM seharusnya mengedepankan standar keselamatan tinggi dan tidak membahayakan masyarakat. "Kita tentu mendukung inovasi transportasi ramah lingkungan. Namun, aspek keselamatan tidak bisa ditawar. Jangan sampai teknologi justru menjadi ancaman bagi publik," katanya.
Prabowo Siapkan Rp4 Triliun Perbaiki Perlintasan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa guna meningkatkan keselamatan transportasi publik. "Kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun, demi keselamatan," ujar Prabowo saat meninjau korban kecelakaan kereta api di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026) melansir Antara.
Dia menjelaskan, ribuan titik perlintasan tersebut merupakan warisan infrastruktur sejak zaman Belanda yang sudah puluhan tahun tidak mendapatkan penanganan menyeluruh. "Langkah ini diambil karena pemerintah menyadari banyak lintasan kereta api yang hingga saat ini tidak memiliki penjagaan, sehingga rawan kecelakaan," ucap Prabowo. Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua skema penanganan, yakni pembangunan pos jaga atau pembuatan jembatan layang (flyover). "Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut, apakah dengan pos jaga atau dengan flyover, nanti pelaksanaannya kita tunjuk," terangnya.
Prabowo Perintahkan Perbaikan Semua Perlintasan
Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi perlintasan kereta api di Indonesia pasca insiden KRL ditabrak KA Argo Bromo di Bekasi Timur. Data terbaru, 14 orang meninggal dunia. "Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda sudah berapa puluh tahun. Sekarang sudahlah kita selesaikan semua itu," kata Prabowo usai menjenguk para korban yang menjalani perawatan di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Prabowo ingin semua hal yang berkaitan dengan operasional kereta api diperbaiki, termasuk perlintasan karena sangat vital dalam lalu lintas perjalanan kereta api. "Saya sudah perintahkan kita akan perbaiki semua lintasan tersebut, apakah dengan pos jaga atau dengan flyover," ujar Prabowo. Dia memperkirakan perbaikan itu akan menelan biaya Rp4 triliun. Prabowo tak mau rencana perbaikan itu ada penundaan lagi karena sangat mendesak. "Demi keselamatan karena sangat penting. Kita perlu kereta api dan kita harus keluarkan itu. Sekarang sudah saatnya, sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan," ujarnya.
