Perang Sudan: Luka Kemanusiaan Tak Kunjung Pulih, Serangan Drone Meningkat
Hampir tiga tahun sejak konflik bersenjata di Sudan meletus, warga sipil semakin sering menjadi sasaran serangan udara yang mematikan. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang serangan drone telah menewaskan puluhan orang di Negara Bagian White Nile dan wilayah Kordofan, memperdalam luka kemanusiaan yang tak kunjung sembuh.
Eskalasi Kekerasan dengan Teknologi Drone
Awal pekan ini, sebuah drone menghantam mobil pick-up yang membawa pelayat menuju pemakaman di Kordofan Barat. Menurut laporan kantor berita AFP, sekitar 40 orang tewas dalam insiden tersebut, dengan banyak korban adalah perempuan. Tidak satu pun dari dua pihak yang bertikai—Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) maupun pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF)—atau sekutu mereka yang mengklaim tanggung jawab atas serangan ini.
Analisis dari Armed Conflict Location & Event Data, lembaga pemantau konflik global independen, menunjukkan sedikitnya 198 serangan drone dilancarkan oleh kedua pihak sepanjang Januari dan Februari. Lonjakan serangan drone ini mengindikasikan bahwa pasokan senjata untuk pihak-pihak yang bertikai tetap berjalan, meskipun ada ketegangan di wilayah Timur Tengah lainnya, seperti diungkapkan analis kebijakan Sudan independen, Hamid Khalafallah, kepada Deutsche Welle.
Khalafallah memprediksi bahwa kekerasan, termasuk perang drone, kemungkinan akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. "Kedua pihak akan berusaha meraih sebanyak mungkin kemajuan di medan perang selama musim kemarau saat ini, karena memindahkan pasukan dan peralatan akan menjadi jauh lebih mahal dan rumit ketika musim hujan dimulai pada Juni atau Juli," jelasnya.
Pusat Pertempuran dan Dampak Konflik yang Luas
Pertempuran saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Kordofan, kawasan strategis yang memisahkan wilayah Sudan utara dan tengah yang dikuasai tentara—termasuk ibu kota Khartoum—dari wilayah Darfur dan sebagian wilayah selatan yang dikuasai RSF. Perang di Sudan pecah sekitar 15 April 2023, dipicu oleh perebutan kekuasaan terkait integrasi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan.
Organisasi bantuan global memperkirakan hingga 250.000 orang telah tewas sejauh ini, meski jumlah korban yang pasti sulit diketahui karena pertempuran masih berlangsung dan akses ke wilayah konflik sangat terbatas. Krisis kemanusiaan yang berkepanjangan telah menjadikan Sudan sebagai episentrum penderitaan global.
Krisis Pengungsian dan Kesehatan yang Mendalam
Menurut badan pengungsi PBB dan organisasi bantuan internasional di lapangan, perang di Sudan telah menyebabkan krisis pengungsian terbesar di dunia, dengan hingga 14 juta orang mengungsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Pertempuran juga memicu krisis kemanusiaan terbesar di dunia, termasuk pembunuhan massal dan kekerasan seksual yang meluas.
UNESCO mencatat lebih dari 12 juta perempuan dan anak perempuan—dari total populasi sekitar 50 juta orang—berisiko mengalami kekerasan berbasis gender di Sudan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Januari memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kesehatan. Wabah kolera, malaria, dan demam berdarah menyebar di seluruh 18 negara bagian seiring runtuhnya sistem kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa kedua pihak dalam konflik telah melakukan kekejaman yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan bahkan tindakan genosida. Meski kekerasan terus berlangsung, berbagai survei menunjukkan bahwa krisis di Sudan tetap menjadi salah satu krisis global yang paling diabaikan.
Dampak Tidak Proporsional pada Perempuan dan Anak
Samy Guessabi, direktur organisasi bantuan Action Against Hunger di Sudan, mengungkapkan bahwa perempuan dan anak perempuan menanggung dampak penderitaan yang tidak proporsional. "Ketika keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka, mereka terpaksa membuat pilihan yang tak terpikirkan," katanya. "Kami mendengar semakin banyak pernikahan dini yang terjadi, bukan karena tradisi, melainkan karena keputusasaan."
Sekitar 19 juta anak di Sudan saat ini tidak bersekolah, menurut UNESCO. Salma Suliman, pendiri organisasi Sudan Taja yang fokus pada perlindungan perempuan, menekankan bahwa gangguan pendidikan yang panjang meningkatkan risiko sosial, termasuk tingginya angka pernikahan anak. Hal ini menimbulkan bayangan gelap bagi masa depan generasi mendatang.
Di sisi lain, Michelle D'Arcy, direktur Sudan dari organisasi Norwegian People's Aid, menyoroti peran luar biasa perempuan dalam situasi krisis. "Di seluruh Sudan, kelompok respons darurat yang dipimpin perempuan dan jaringan akar rumput mengorganisasi dapur umum, mendistribusikan makanan, dan memberikan dukungan psikososial," ujarnya.
Upaya Internasional dan Dinamika Geopolitik
Selama perang berlangsung, beberapa putaran perundingan damai yang diprakarsai kelompok "Quad"—Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—sebagian besar gagal. Amerika Serikat dan Uni Eropa telah lama menjatuhkan sanksi terhadap RSF dan SAF, serta terhadap sejumlah anggota dari kedua pihak tersebut.
Awal pekan ini, Amerika Serikat juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Sudan sebagai organisasi teroris global khusus. Khalafallah menilai langkah ini penting namun terbatas dampaknya, karena secara resmi mengonfirmasi kejahatan perang tetapi juga menciptakan masalah bagi SAF terkait hubungan dengan sekutu islamis.
Dinamika geopolitik turut memengaruhi konflik, dengan Mesir dan Turki mendukung pemerintah yang didukung SAF, sementara Uni Emirat Arab dianggap sebagai pendukung utama RSF. Namun, semua ini dinilai memiliki sedikit kaitan dengan perlindungan rakyat Sudan di lapangan, seperti ditegaskan Khalafallah.
Dengan krisis yang terus berlarut, dukungan internasional terhadap upaya perdamaian yang dipimpin warga sipil menjadi sangat krusial untuk menghentikan penderitaan yang tak berujung ini.
