ICC Mulai Sidang Praperadilan Duterte, Putuskan Nasib Mantan Presiden Filipina
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) resmi memulai sidang praperadilan pada Senin (23/2/2026) untuk memutuskan apakah mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus menghadapi persidangan penuh atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Sidang ini terkait dengan operasi anti-narkoba yang mematikan selama masa pemerintahannya dari 2016 hingga 2022.
Proses Sidang dan Ketidakhadiran Duterte
Sesi persidangan yang disebut "konfirmasi dakwaan" ini berlangsung selama empat hari di Den Haag, Belanda, dengan tujuan mengevaluasi kecukupan bukti terhadap Duterte. Mantan presiden berusia 80 tahun itu tidak hadir secara langsung, meskipun hakim ICC sebelumnya memutuskan bahwa dia layak berpartisipasi. Tim pembela Duterte berhasil mengajukan permintaan untuk mengesampingkan hak kehadirannya.
Setelah sidang selesai, para hakim memiliki waktu 60 hari untuk mengeluarkan keputusan tertulis. Jika bukti dianggap cukup, Duterte akan menghadapi persidangan penuh atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menuduhnya terlibat dalam setidaknya 76 pembunuhan antara 2013 dan 2018.
Dampak dan Reaksi Publik
Sidang praperadilan ini diwarnai oleh unjuk rasa di luar gedung pengadilan, dengan kelompok demonstran yang saling bersaing. Patricia Enriquez, seorang peneliti berusia 36 tahun, menyebut persidangan ini sebagai "momen bersejarah" bagi korban dugaan kejahatan. "Ini emosional, penuh harapan, dan sangat menyakitkan," katanya kepada AFP.
Demonstran lain, Aldo Villarta (35), seorang chef, menggambarkan sidang ini sebagai "tamparan di wajah" bagi Filipina, menekankan rasa malu karena mantan pemimpinnya diadili di pengadilan internasional. "Kita sudah lama menderita akibat penjajahan," ujarnya.
Latar Belakang dan Implikasi Hukum
Duterte, yang ditangkap di Manila pada Maret tahun lalu dan kini ditahan di unit penahanan ICC di Penjara Scheveningen, Belanda, menghadiri sidang pertamanya melalui tautan video. Dalam penampilannya, dia terlihat linglung dan lemah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Pengacara para korban berargumen bahwa persidangan penuh terhadap Duterte dapat mendorong lebih banyak keluarga korban untuk melapor. Perkiraan jumlah korban selama perang narkoba di Filipina mencapai ribuan, jauh melampaui angka resmi yang didakwa.
Sidang ini tidak hanya menjadi ujian bagi sistem peradilan internasional tetapi juga sorotan global atas kebijakan kontroversial Duterte. Keputusan ICC akan memiliki implikasi signifikan bagi akuntabilitas pemimpin dunia dan perlindungan hak asasi manusia.
