Menteri HAM Ungkap Tragedi Baku Tembak di Papua yang Tewaskan 15 Warga Sipil
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan fakta mengejutkan terkait insiden kekerasan di Papua. Sebanyak 15 warga sipil dilaporkan tewas dalam aksi baku tembak yang melibatkan aparat keamanan dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB). Peristiwa memilukan ini terjadi di Kampung Kembru, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Selasa, 14 April 2026.
Data Korban dan Upaya Transparansi Kementerian HAM
"Sebanyak 15 orang meninggal dunia dalam serangan di Kembru tersebut," tegas Menteri Pigai dalam jumpa pers di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026). Data tragis ini tidak hanya mencakup korban jiwa, tetapi juga mencatat tujuh orang lainnya mengalami luka-luka akibat bentrokan bersenjata tersebut.
Pigai menjelaskan bahwa angka korban tersebut dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, termasuk pemerintah daerah, warga setempat, dan para korban luka. Kementerian HAM mengambil langkah proaktif dengan mengambil alih penanganan kasus ini, bertujuan menelusuri fakta secara transparan dan adil. "Lebih baik Kementerian HAM mendahului cek data fakta informasi itu jauh lebih bagus," ujarnya menegaskan komitmen untuk mengungkap kebenaran.
Desakan Keras untuk Pengakuan Pelaku dan Proses Hukum
Menteri Pigai menyoroti bahwa peristiwa baku tembak terjadi antara pagi dan siang hari, sehingga masyarakat setempat seharusnya telah mengetahui identitas pelaku. Ia dengan tegas mendesak pihak yang terlibat untuk berani mengaku dan menjalani proses hukum. "Peristiwa itu terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Itu tidak bisa diperdebatkan," kata Pigai dengan nada serius.
Lebih lanjut, ia menambahkan, "Pelakunya rakyat sudah tahu, mereka yang menjadi korban tahu, mereka yang ada di masyarakat lokasi tempat juga sudah tahu. Ya sekarang silakan, jangan sembunyikan, harus dibuka." Pernyataan ini mencerminkan tekad Kementerian HAM untuk mendorong akuntabilitas dan keadilan di tanah Papua.
Dampak dan Langkah Ke Depan
Insiden berdarah ini telah menarik perhatian serius Kementerian HAM karena menelan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Upaya pengungkapan kasus dianggap krusial untuk mengidentifikasi pelaku penembakan dan motif di baliknya. Dengan transparansi yang dijanjikan, hasil investigasi Kementerian HAM diharapkan dapat diakses oleh publik, memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Pigai menekankan bahwa proses hukum harus dijalani demi terciptanya perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan di Papua. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menangani konflik secara komprehensif, melindungi hak-hak warga, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
