BGN Tegaskan Motor Listrik untuk Kepala SPPG Masih dalam Proses Administrasi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan motor listrik yang dialokasikan untuk operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, pengadaan kendaraan tersebut memang telah masuk dalam anggaran tahun 2025, namun hingga saat ini belum dilakukan pembagian kepada para Kepala SPPG di berbagai wilayah.
Prosedur Administrasi BMN Menjadi Prioritas
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," tegas Dadan dalam siaran persnya pada Selasa (7/4/2026). Dia menekankan bahwa seluruh unit motor listrik harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan untuk mendukung operasional lapangan.
Dadan menjelaskan bahwa fungsi utama kendaraan ini adalah untuk memfasilitasi mobilitas para Kepala SPPG dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan gizi masyarakat. "Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujarnya menegaskan komitmen BGN dalam meningkatkan efektivitas program nasional tersebut.
Bantahan Terhadap Informasi 70.000 Unit
Di sisi lain, Dadan juga memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar luas di media sosial mengenai jumlah pengadaan motor listrik yang disebut mencapai 70.000 unit. "Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," paparnya dengan data yang lebih akurat.
Klarifikasi ini muncul sebagai respons atas viralnya sebuah video yang menunjukkan deretan motor listrik di dalam sebuah gudang besar. Dalam video tersebut, pembuat konten mengklaim terdapat 70.000 unit motor yang dialokasikan khusus untuk SPPG di wilayah Jawa Barat. Video itu juga menampilkan momen ketika belasan motor diangkut menggunakan truk dengan stiker bertuliskan 'Badan Gizi Nasional Republik Indonesia'.
Transparansi dalam Pengelolaan Aset Negara
Pernyataan resmi dari BGN ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset negara, khususnya yang terkait dengan program-program strategis pemerintah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Proses pencatatan sebagai BMN menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara.
Dengan penjelasan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik mengenai realisasi pengadaan motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mengoreksi informasi yang tidak akurat yang beredar di ruang digital.
