Pemkab Gorontalo Pastikan Tanggung Biaya Peserta BPJS PBI yang Dinonaktifkan Pusat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo secara resmi menyatakan komitmennya untuk tetap menanggung biaya kepesertaan sekitar 12.000 warga yang merupakan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Keputusan ini diambil menyusul dinonaktifkannya peserta tersebut oleh pemerintah pusat, yang menimbulkan kekhawatiran akan akses layanan kesehatan bagi masyarakat rentan di daerah tersebut.
Alokasi Dana dari APBD 2026
Pembiayaan untuk program ini akan dialokasikan secara khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Langkah ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan bagi warganya, meskipun menghadapi perubahan kebijakan dari tingkat nasional.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Afriyani Katili, mengonfirmasi bahwa total peserta PBI JKN di daerah tersebut yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat mencapai angka 19.981 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 12.000 jiwa akan dibiayai penuh oleh Pemkab Gorontalo melalui mekanisme APBD.
Proses Pengusulan Kembali ke APBN
Afriyani juga menjelaskan bahwa sekitar 7.000 peserta lainnya saat ini masih dalam proses pengusulan kembali untuk dapat masuk ke dalam skema pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami berkomitmen untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dasar akibat perubahan kebijakan ini," tegas Afriyani dalam pernyataannya di Gorontalo, seperti dikutip dari Antara pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Kebijakan ini diharapkan dapat meredam keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi keluarga yang bergantung pada bantuan iuran kesehatan dari pemerintah. Dengan adanya jaminan dari Pemkab, diharapkan kontinuitas pelayanan kesehatan bagi peserta yang terdampak dapat tetap terjaga tanpa adanya gangguan yang signifikan.
