Mensos Paparkan Alasan Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS PBI dan Anggaran Rp48,7 Triliun
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan penjelasan mendetail terkait alokasi anggaran dan status kepesertaan dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (15/4/2026), Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin kesehatan masyarakat miskin dengan menetapkan kuota nasional sebanyak 96,8 juta jiwa.
Anggaran Besar untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat
Untuk menopang program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBN sebesar Rp4,06 triliun setiap bulannya. Total dana yang dikucurkan negara untuk PBI Jaminan Kesehatan di tingkat pusat mencapai Rp48,7 triliun dalam setahun. Anggaran ini disetorkan secara rutin oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.
"Nilai rupiahnya setiap bulan yang disetor Kementerian Kesehatan ke BPJS Rp4 triliun lebih per bulannya, dan selama setahun Rp48 triliun lebih. Ini adalah alokasi untuk PBI JK," ujar Gus Ipul. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kepesertaan PBI diprioritaskan bagi warga dalam kategori desil 1 hingga 5, dengan jumlah penduduk miskin nasional tercatat 23,8 juta jiwa.
Penonaktifan Peserta karena Ketidaksesuaian Data
Dalam rapat tersebut, Mensos juga mengklarifikasi penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI pada Februari 2026 lalu. Langkah ini diambil karena ditemukan ketidaksesuaian data dengan DTSEN hasil verifikasi terbaru. Proses reaktivasi terus berjalan secara dinamis mengikuti kondisi di lapangan.
Hingga 11 April 2026, tercatat sebanyak 2,15 juta orang telah melakukan reaktivasi dengan status kepesertaan yang beragam:
- 305,8 ribu orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI JK pusat.
- 1,4 juta orang beralih segmen menjadi penerima bantuan pemerintah daerah atau PBI APBD.
- 188,7 ribu orang berpindah menjadi peserta mandiri.
- Kelompok lainnya terdeteksi sebagai PNS, TNI, Polri, serta pensiunan dari sektor swasta, BUMN, dan BUMD.
Sinkronisasi Data untuk Tepat Sasaran
Langkah sinkronisasi data ini dilakukan untuk memastikan subsidi negara tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan layanan kesehatan gratis. Gus Ipul berharap kuota program PBI bisa terus bertambah di masa mendatang seiring dengan akurasi data yang semakin baik. Pemerintah sedang merumuskan pembagian kuota agar lebih merata di setiap daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemiskinan wilayah masing-masing.
