Satgas PRR Laporkan Kemajuan Signifikan Pemulihan UMKM di Wilayah Bencana Sumatera
Aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan tren pemulihan yang menggembirakan. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat bahwa sebagian besar sektor usaha, seperti warung, toko, restoran, dan kafe, telah kembali beroperasi dan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi para penyintas.
Data Pemulihan UMKM di Tiga Provinsi
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjabarkan bahwa tingkat pemulihan aktivitas UMKM di Provinsi Sumatera Barat telah mencapai 100 persen. Sementara itu, di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, pemulihan masing-masing telah mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten atau kota yang aktivitas ekonominya sudah kembali berjalan normal.
"Meski demikian, masih terdapat dua wilayah yang memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Tito dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 18 April 2026.
Di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 13 unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak akibat kerusakan berat yang tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan juga mengalami kerusakan, sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, dampak bencana lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Kerusakan akibat banjir dan longsor tidak hanya berdampak pada bangunan usaha, tetapi juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat.
Pentingnya UMKM sebagai Indikator Ekonomi
Tito Karnavian menegaskan bahwa pemulihan UMKM merupakan salah satu indikator utama bangkitnya ekonomi daerah terdampak. "Warung atau toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan, karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua. Kemudian inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa Aceh memiliki 94 persen UMKM, yang menjadi fokus kerja sama antara Menteri UMKM, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dukungan Pemerintah untuk Pemulihan UMKM
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha, tetapi juga memberikan dukungan nyata dalam bentuk penyediaan sarana produksi bagi pelaku UMKM terdampak. Dukungan ini diwujudkan melalui distribusi berbagai kebutuhan usaha yang bersifat langsung dan aplikatif, antara lain:
- Alat produksi sektor makanan dan minuman seperti peralatan memasak dan pengolahan makanan.
- Bantuan bahan baku usaha serta paket minyak goreng untuk menunjang operasional harian pelaku usaha.
- Bantuan pakaian baru bagi pelaku usaha terdampak sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil.
- Benang songket untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal.
Dalam mendukung operasional di wilayah terdampak, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penunjang seperti tenda usaha sementara bagi pelaku UMKM yang tempat usahanya rusak, serta sumur bor untuk memastikan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi kegiatan produksi dan layanan usaha.
Penguatan Dukungan Pembiayaan melalui KUR
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi berupa:
- Penundaan pembayaran.
- Restrukturisasi kredit.
- Penambahan plafon pembiayaan.
Selain itu, akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit dan berkembang. "Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di tengah masa pemulihan," tutup Tito.
Langkah-langkah ini dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya kembali membuka usaha, tetapi juga mampu menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan secara optimal di tengah proses pemulihan, mendukung pemulihan ekonomi yang lebih luas di wilayah Sumatera.
