Mendagri Tito Karnavian Soroti Pentingnya Kolaborasi Atasi Backlog Perumahan Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang hingga kini masih cukup besar. Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, pada Selasa (17/3/2026).
Kerja Sama Lintas Pihak Diperlukan untuk Efektivitas Program
Menurut Tito, penyelesaian persoalan kesenjangan antara kebutuhan rumah dan ketersediaan hunian layak tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan agar program perumahan dapat berjalan efektif. Ia mengapresiasi peran Menteri PKP Maruarar Sirait dan menekankan bahwa tanpa dukungan semua pihak, upaya ini tidak akan berhasil.
"Kementerian PKP kerja sendiri aja, melihat backlog datanya dari BPS, enggak akan bisa diselesaikan oleh Kementerian PKP sendiri," ujar Tito dalam pidatonya. Ia menambahkan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Tantangan Besar dalam Pemenuhan Kebutuhan Hunian Layak
Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan tidak terlepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan. Pemenuhan kebutuhan hunian layak dianggap sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengikuti prinsip dasar sandang, pangan, dan papan.
Namun, Tito mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan. Indonesia sebagai negara terbesar keempat di dunia menghadapi persoalan yang beragam, termasuk kendala perizinan yang masih menjadi hambatan utama. "Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan," ungkapnya, menekankan perlunya penyederhanaan birokrasi.
Dukungan Kebijakan dan Peran Kemendagri dalam Percepatan Pembangunan
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini termasuk penyesuaian tarif BPHTB dan percepatan perizinan PBG. Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus mendukung langkah-langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
"Nah, saya sebagai sahabat beliau, dan juga mitra, kolega dalam kabinet, kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung," tandasnya. Dengan pendekatan kolaboratif ini, diharapkan backlog perumahan nasional dapat teratasi lebih cepat, mendukung visi keadilan sosial dalam pembangunan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
