Prabowo Akan Tandatangani Kesepakatan Tarif Dagang dengan AS Besok
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani kesepakatan tarif dagang antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat pada Kamis, 19 Februari 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa penandatanganan tersebut akan berlangsung setelah Presiden menghadiri rapat Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).
Jadwal dan Harapan Pemerintah
Prasetyo menyatakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, bahwa penandatanganan kesepakatan tarif dagang merupakan agenda tambahan yang dikoordinasikan kedua negara. "Rencana tanda tangan kesepakatan kalau sesuai jadwal di tanggal 19 Februari. Jadi setelah BoP baru kemudian ada rencana tandatangan kerja sama tarif," imbuhnya.
Hingga saat ini, belum ada perubahan dalam kesepakatan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, pemerintah berharap ada penyesuaian yang lebih menguntungkan bagi Indonesia dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump.
Detail Kesepakatan Awal
Sebagai informasi, Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan perdagangan awal dengan Indonesia, di mana AS akan mengenakan tarif sebesar 19 persen atas barang asal Indonesia. Trump menyebutkan bahwa kesepakatan ini memberikan akses ke pasar Indonesia yang sebelumnya tidak dimiliki AS.
Selain itu, Indonesia berkomitmen membeli:
- Energi AS senilai USD 15 miliar
- Produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar
- 50 pesawat Boeing, sebagian besar tipe Boeing 777
Negosiasi dan Ekspektasi
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah belum menerima briefing lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian besaran tarif. Meski demikian, Indonesia berharap tarif tersebut dapat ditekan lebih rendah, mengikuti contoh negara-negara lain yang berhasil menurunkan tarif.
"Mungkin kita hanya melihat negara-negara lain, kalau ada yang bisa turun 18 ya mungkin kita pengen turun ke 18. Ya tapi kan artinya bukan kita yang menentukan hal tersebut, tapi bagian dari upaya kita untuk bernegosiasi," tandasnya.
Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi diplomasi Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada manfaat bagi bangsa dan negara.
