Brasil Serukan Perlakuan Setara untuk Semua Negara dalam Kebijakan Tarif Dagang AS
Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, secara tegas mendesak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memperlakukan semua negara dengan prinsip kesetaraan dalam kebijakan tarif dagang. Seruan ini disampaikan menyusul rencana Trump yang ingin menerapkan tarif global sebesar 15%, sebuah peningkatan signifikan dari tarif 10% yang sebelumnya telah diumumkan.
Pernyataan Tegas Lula di New Delhi
Dalam keterangan persnya di New Delhi, India, pada Minggu (22/2/2026), Lula menyampaikan pesan langsung kepada pemimpin AS tersebut. "Saya ingin menyatakan dengan jelas kepada Presiden Donald Trump bahwa kami sama sekali tidak menginginkan munculnya Perang Dingin baru di dunia ini," tegas Lula, seperti dilaporkan oleh kantor berita AFP.
"Kami juga menolak segala bentuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Yang kami inginkan adalah setiap negara, tanpa terkecuali, diperlakukan secara adil dan setara dalam hubungan perdagangan internasional," tambahnya, menegaskan komitmen Brasil terhadap prinsip multilateralisme.
Latar Belakang Putusan Mahkamah Agung AS
Desakan Brasil ini muncul dalam konteks yang cukup kompleks. Diketahui bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat, yang didominasi oleh hakim-hakim beraliran konservatif, baru-baru ini telah mengeluarkan putusan penting. Dengan suara enam banding tiga, lembaga yudikatif tertinggi di AS itu memutuskan bahwa undang-undang tahun 1977, yang menjadi dasar Trump memberlakukan pungutan mendadak terhadap negara-negara tertentu, tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk secara sepihak menetapkan tarif.
Putusan ini dinilai telah mengacaukan stabilitas perdagangan global dan menimbulkan ketidakpastian di antara mitra dagang Amerika Serikat.
Harapan Normalisasi Hubungan Brasil-AS
Meskipun putusan Mahkamah Agung AS tersebut memiliki implikasi hukum yang besar, Lula menyatakan bahwa dirinya tidak berminat untuk menanggapi atau mengomentari keputusan peradilan negara lain. Sebaliknya, pemimpin sayap kiri veteran Brasil ini lebih memfokuskan pada upaya diplomasi dan dialog konstruktif.
"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa hubungan bilateral antara Brasil dan Amerika Serikat akan segera kembali ke jalur normal setelah kita melakukan percakapan yang mendalam dan terbuka," ujar Lula, mengungkapkan optimismenya.
Rencana pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara ini telah disiapkan. Lula diperkirakan akan melakukan kunjungan resmi ke Washington pada bulan depan untuk bertemu secara langsung dengan Presiden Trump dan membahas berbagai isu strategis, termasuk kebijakan perdagangan.
Misi Damai dan Peningkatan Kesejahteraan
Lebih lanjut, Presiden Brasil menegaskan bahwa tujuan utama negaranya sangatlah sederhana namun fundamental. "Brasil hanya ingin hidup dalam kedamaian, menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja bagi rakyatnya, dan secara berkelanjutan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan seluruh warga negara," jelas Lula.
Ia menambahkan bahwa "dunia saat ini tidak membutuhkan tambahan gejolak atau ketegangan baru. Yang sangat dibutuhkan adalah stabilitas, kerja sama, dan tentunya perdamaian yang berkelanjutan".
Memulihkan Hubungan yang Sempat Retak
Hubungan antara Brasil dan Amerika Serikat menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan setelah mengalami bulan-bulan permusuhan dan ketegangan antara pemerintah Washington dan Brasilia. Salah satu indikator positif dari proses normalisasi ini adalah keputusan pemerintahan Trump untuk mengecualikan ekspor utama Brasil dari kebijakan tarif tinggi sebesar 40 persen.
Kebijakan tarif tersebut sebelumnya telah dikenakan terhadap Brasil dan beberapa negara Amerika Selatan lainnya pada tahun lalu, yang sempat memicu protes dan kekhawatiran.
Konteks Kunjungan Lula ke India
Pernyataan Presiden Lula ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke India. Pemimpin Brasil tersebut tiba di New Delhi pada hari Rabu untuk menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) internasional yang membahas perkembangan, regulasi, dan etika dalam bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence).
KTT ini menjadi forum strategis bagi para pemimpin dunia untuk mendiskusikan masa depan teknologi dan dampaknya terhadap tata kelola global, termasuk aspek perdagangan dan ekonomi digital.
