Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rencana penyesuaian tarif sejumlah rute TransJabodetabek akan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim. Menurutnya, layanan TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, memiliki fungsi pelayanan publik sehingga aspek keterjangkauan tarif menjadi perhatian utama pemerintah.
Prinsip Pelayanan Publik
Chico Hakim menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta berpegang pada prinsip bahwa TransJakarta, termasuk TransJabodetabek, mengandung unsur Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi prioritas. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai besaran tarif khusus untuk TransJabodetabek. Chico juga tidak merinci rute mana saja yang akan mengalami penyesuaian tarif karena masih dalam pembahasan internal.
Penyesuaian Tarif Segera Dilakukan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengumumkan bahwa sejumlah rute TransJabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif pada bulan ini. Salah satu rute yang disebut adalah Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta. Pramono menekankan bahwa penyesuaian ini diperlukan karena jumlah subsidi yang terlalu besar. Meskipun demikian, ia belum merinci rute-rute lain yang akan terkena dampak kebijakan ini.
Skema Baru Tarif TransJabodetabek
Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan skema baru tarif layanan TransJabodetabek seiring dengan pengembangan jaringan transportasi yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga. Kebijakan ini akan dibarengi dengan perluasan tarif integrasi, peningkatan layanan, serta penyediaan akses yang lebih mudah bagi penumpang. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengungkapkan bahwa tidak terdapat kendala besar dalam pengembangan TransJabodetabek, namun koordinasi lebih lanjut masih diperlukan dalam hal penyediaan sarana prasarana dan operasional, termasuk halte dan subsidi.
Subsidi dan Strategi Pemerintah
Pemprov DKI telah mengalokasikan subsidi TransJabodetabek pada tahun 2026 sebesar sekitar Rp400 miliar, dengan besaran subsidi mencapai sekitar Rp12.000 per pelanggan. Meskipun tarif akan disesuaikan, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Salah satunya adalah sosialisasi yang lebih masif mengenai urgensi penyesuaian tarif dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan.
Perluasan Tarif Integrasi
Dishub DKI juga berencana memperluas skema tarif integrasi yang saat ini telah diterapkan melalui aplikasi JakLingko. Skema ini memungkinkan masyarakat menggunakan berbagai moda transportasi publik dengan batas tarif tertentu dalam periode waktu tertentu. Budi Awaluddin menyebutkan bahwa penerapan tarif integrasi, seperti tarif maksimum Rp10.000 dalam tiga jam, akan diperluas agar mencakup seluruh rute TransJabodetabek.
Peningkatan Kualitas Layanan
Peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pengguna. Upaya tersebut meliputi kepastian jadwal keberangkatan yang lebih akurat guna memangkas waktu tunggu dan waktu tempuh perjalanan. Selain itu, Pemprov DKI akan memperkuat konektivitas perjalanan penumpang dari dan menuju titik transit, termasuk peningkatan fasilitas pendukung di halte dan stasiun, integrasi fisik antarmoda yang lebih aman, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat tetap tertarik menggunakan transportasi umum meskipun ada penyesuaian tarif. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan aksesibilitas bagi seluruh pengguna TransJabodetabek.
