Pemkot Jaktim Serukan Pemilahan Sampah Dimulai dari Rumah untuk Tekan Beban TPA
Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur terus menggencarkan program pemilahan sampah dari rumah kepada masyarakat sebagai upaya strategis mengurangi beban pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Langkah ini diintensifkan melalui sosialisasi langsung dari rumah ke rumah, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran warga.
Sosialisasi Masif dari Rumah ke Rumah
Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan sosialisasi secara masif terkait pemilahan sampah berbasis rumah dan Rukun Warga (RW). "Kami di Jakarta Timur menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Menteri serta Instruksi Presiden dan Gubernur terkait pemilahan sampah berbasis rumah dan berbasis RW," ujarnya pada Kamis (12/3/2026), seperti dilansir Antara. Program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dan arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pemkot Jaktim menggerakkan seluruh jajaran wilayah, termasuk aparat kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH), untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat. Selain itu, peran aktif pengurus RT dan RW didorong untuk mendampingi warga dalam memilah sampah, dengan tujuan:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
- Meminimalisasi volume sampah yang dibuang ke TPA, khususnya sampah plastik yang sulit terurai.
- Mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Program Belum Optimal, Namun Komitmen Tetap Kuat
Munjirin mengakui bahwa pelaksanaan program pemilahan sampah berbasis rumah tangga saat ini belum menjangkau seluruh warga Jakarta Timur. "Walaupun memang belum semuanya tersasar, kami terus bersama aparat kecamatan, kelurahan, dan Suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi secara masif tentang pemilahan sampah di sumbernya," katanya. Ia mengimbau masyarakat untuk mendukung keberhasilan program ini dengan memilah sampah mulai dari rumah, terutama antara sampah organik dan anorganik.
Upaya ini didorong oleh komitmen besar untuk mewujudkan Indonesia yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI), sesuai program Presiden Prabowo Subianto. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat mengurangi beban lingkungan dan mendukung kebijakan nasional.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Tantangan di Bantargebang
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan memperketat sistem pemilahan sampah agar tidak semua sampah dari Jakarta dikirim ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mencatat bahwa jumlah sampah di Jakarta mencapai 7.400 hingga 8.000 ton per hari, dengan sebagian besar tidak dipisahkan sebelum dikirim ke Bantargebang.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang menargetkan 53% pengelolaan sampah nasional tercapai pada 2026. Melalui pemilahan yang lebih baik, tidak semua sampah akan berakhir di TPA; sampah yang dipilah di rumah dapat menghasilkan inovasi baru dalam penggunaan kembali material bernilai. "Dan untuk itu, kami melakukan proses pemilahan di ujung, sekaligus untuk mengatur agar semuanya itu tidak dikirimkan ke Bantargebang. Karena Bantargebang memang harus mulai ada pembatasan, karena daya tampungnya sudah sangat terbatas," pungkas Pramono.
Langkah Pemkot Jaktim ini merupakan respons terhadap tantangan pengelolaan sampah, termasuk insiden longsor di TPST Bantargebang yang terjadi beberapa kali dalam kurun empat bulan terakhir. Dengan sosialisasi yang intensif, diharapkan program pemilahan sampah dari rumah dapat berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban TPA dan mendukung lingkungan yang lebih bersih.
