KKP Fokus pada Keterbukaan Informasi untuk Sukseskan OIS 2026 di Bali
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pertemuan global Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada 8-9 Juni mendatang. Langkah ini bertujuan untuk membangun kepercayaan investor dan menarik minat investasi di sektor kelautan nasional, sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi biru.
Keterbukaan sebagai Enabler Utama Ekonomi Biru
Pada OIS 2026, keterbukaan informasi diposisikan sebagai enabler utama bagi Stream D - Ocean as a Governance & Innovation System. Artinya, laut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber daya, tetapi sebagai sistem tata kelola yang memerlukan data terbuka, inovasi, dan partisipasi multipihak. "Ini menjadi bagian penting untuk pembangunan ekonomi biru, bagaimana kita mengangkat potensi-potensi ekonomi biru dari laut ini, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan negara," ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Hendra menegaskan bahwa potensi investasi di sektor kelautan sangat besar, terutama pada bidang-bidang yang belum digali optimal, seperti:
- Pemanfaatan komoditas laut dalam untuk industri farmasi.
- Penggunaan spesies alga merah yang melimpah di perairan Nusantara sebagai bahan baku utama pembuatan plastik ramah lingkungan atau biodegradable.
Untuk menarik minat investasi, diperlukan data yang lengkap, kredibel, dan mudah diakses, serta informasi kebijakan yang jelas sebagai pendukung pengambilan keputusan. "Keterbukaan membangun kepercayaan. Tanpa transparansi, tidak ada legitimasi kebijakan, tanpa kepercayaan, tidak ada kolaborasi, tanpa kolaborasi, sulit mencapai dampak nyata ekonomi biru," tegasnya.
Strategi KKP dan Peran Teknologi dalam Transparansi
Saat ini, KKP fokus pada tiga hal utama dalam menjalankan keterbukaan informasi publik:
- Keterbukaan data kelautan dan perikanan.
- Penerapan teknologi untuk aksesibilitas informasi.
- Komitmen membangun kepercayaan masyarakat dan investor.
KKP terus memperkuat kualitas, integrasi, dan aksesibilitas data agar dapat dimanfaatkan oleh publik, peneliti, dan investor. Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Adita Irawati, menyoroti pentingnya strategi komunikasi untuk menggaungkan potensi ekonomi biru menuju OIS 2026. "Perlu sinergi multipihak sehingga penyebaran informasi bisa dilakukan secara masif, terukur, dan efektif," ujarnya.
Adita menambahkan bahwa narasi besar tentang membuka potensi ekonomi biru perlu diturunkan dalam bahasa yang mudah dipahami, mencakup aspek-aspek seperti:
- Laut sebagai pusat aktivitas ekonomi.
- Potensi laut untuk manfaat energi dan kekayaan hayati.
- Ketahanan wilayah pesisir.
Dukungan AI untuk Pengolahan Data yang Cepat dan Dinamis
Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi, Riset, dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (Korika), Sri Safitri, mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk mempercepat pengolahan data dan informasi di bidang kelautan dan perikanan. "Dengan teknologi masa kini, pengolahan data bisa berlangsung cepat, dinamis, dan realtime," paparnya.
AI mampu memberikan tools untuk mendeteksi kapal-kapal anomali secara realtime, melakukan prediksi modeling stok ikan, memberikan enforcement berdasarkan risiko, serta sistem kuota dinamis berdasarkan arus dan suhu. "Kita tidak bisa lagi mengelola laut di abad 21 dengan sistem abad 20. Indonesia sedang berada di era transisi penting, dari archipelago to algorithm," tambah Sri Safitri.
Ia menekankan bahwa Indonesia seharusnya sudah mampu menjadi pemimpin tata kelola laut berbasis AI untuk masa depan berkelanjutan, bukan lagi berdasarkan resource management tradisional. "Ini adalah momen Indonesia untuk memimpin terkait Ocean Impact Summit," ucapnya.
Target Investasi Skala Besar dan Peluang Komersial
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa pelaksanaan OIS pertama di Bali pada Juni mendatang bertujuan untuk membuka potensi ekonomi biru dari laut menjadi peluang ekonomi, keuangan/investasi, dan bisnis. KKP menargetkan lahirnya investasi skala besar dan peluang komersial di sektor blue economy, khususnya di bidang farmasi laut, serta menjadikan Indonesia sebagai gerbang ekonomi kelautan di Asia Tenggara.
Dengan keterbukaan informasi sebagai fondasi, OIS 2026 diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kelautan nasional dan menarik investor global yang tertarik pada inovasi dan keberlanjutan.
