Kawasan Wisata di Bandung Wajib Zero Waste dalam Tiga Bulan, Sanksi Menanti Pelanggar
Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan kebijakan tegas yang mewajibkan seluruh kawasan berpengelola, khususnya di sektor pariwisata, untuk menerapkan sistem zero waste dalam jangka waktu tiga bulan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan tantangan utama yang dihadapi kota ini saat ini. Menurutnya, keindahan dan daya tarik destinasi wisata akan sangat terganggu jika persoalan sampah tidak ditangani secara serius dan sistematis.
Komitmen dan Sanksi Tegas dari Pemkot
"Setiap kawasan berpengelola di Kota Bandung harus zero waste. Kalau dalam tiga bulan tidak ada komitmen, mohon maaf, akan ada sanksi," tegas Farhan. Pernyataan ini disampaikan melalui laman resmi pemerintah provinsi Jawa Barat, menekankan keseriusan Pemkot dalam menangani isu kebersihan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sampah dan menjaga citra Bandung sebagai destinasi wisata yang bersih dan berkelanjutan.
Model Pengelolaan Sampah yang Sudah Berjalan
Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung telah membangun model pengelolaan sampah berbasis kawasan yang sukses diterapkan di beberapa lokasi. Pasar Caringin menjadi contoh nyata setelah ratusan ton sampah lama berhasil diangkut, menyisakan hanya sampah harian yang kini dikelola melalui kerja sama dengan pihak ketiga. "Caringin itu bisa dikatakan sudah selesai. Sebanyak 500 ton sampah sisa lama sudah diangkut semuanya. Sekarang tinggal tumpukan sampah harian dan itu sudah dikelola kerja sama B2B dengan pihak ketiga," jelas Farhan. Pendekatan serupa juga telah dijalankan di Pasar Gedebage dan akan diperluas ke Pasar Ciroyom, dengan pemantauan ketat terhadap perbaikan fasilitas pendukung seperti drainase.
Praktik Baik dari Hotel Mercure dan Target Pengelolaan
Praktik baik dalam pengelolaan sampah juga ditunjukkan oleh Hotel Mercure di Jalan Supratman, yang menjadi model bagi kawasan lain. Hotel ini menjalankan pengolahan sampah organik secara mandiri serta memiliki sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efektif, sehingga air limbah dapat diolah sebelum dibuang. "Kalau yang organik tidak akan diangkut. Yang diangkut hanya residu, itu pun dipilah lagi antara recycle dan RDF (Refuse Derived Fuel). Hanya sampah tertentu seperti Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang perlu pengolahan khusus," papar Farhan. Saat ini, Kota Bandung baru mampu mengelola 22 persen dari total 1.597 ton sampah harian, dengan target peningkatan menjadi 36 persen pada April 2026 dan 65 persen sesuai RPJMN.
Penguatan SDM dan Penegakan Hukum Lingkungan
Untuk mendukung kebijakan ini, Kota Bandung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia dengan merekrut 1.597 petugas pemilah dan pengolah sampah, satu orang per RW. Audit juga dilakukan di seluruh kawasan berpengelola, termasuk hotel dan destinasi wisata. Meskipun skor pengelolaan sampah mencapai 54,16 dari 60 poin dengan predikat "kota dalam pembinaan", tata kelola kelembagaan masih perlu ditingkatkan. Penegakan hukum menjadi fokus serius, terutama setelah kasus Pasar Caringin, dengan empat wilayah termasuk Bandung menjadi sampel penegakan pidana lingkungan. "Saya tidak mau ada tempat wisata atau hotel yang bermasalah soal sampah. Kita audit satu per satu. Ini serius," tegas Farhan.
Dukungan untuk Program Nasional ASRI
Selain itu, pelaku industri pariwisata diajak untuk mendukung program nasional ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menjaga kualitas destinasi wisata Bandung agar tetap menarik dan berkelanjutan. "Sebagus-bagusnya Bandung, secantik-cantiknya Jalan Braga atau Asia Afrika, akan rusak ketika ada tumpukan sampah. Kreativitas boleh luar biasa, tapi untuk urusan sampah, ikuti kepemimpinan saya," pungkas Farhan, menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mencapai tujuan zero waste.
