KSPSI Soroti Dampak Konflik Timur Tengah pada Buruh Indonesia, Sektor Otomotif Terancam
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyoroti eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dalam sebuah diskusi forum urun rembug serikat buruh di Hotel Midtown, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/3/2026), Jumhur mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa peperangan ini berpotensi berdampak signifikan terhadap kaum buruh di Indonesia.
"Suasana sekarang ini memang ngeri-ngeri sedap. Kaum buruh harus mengerti juga hari demi hari, minggu demi minggu apa yang akan terjadi, dan kalau terjadi dampaknya seperti apa kepada kita," tegas Jumhur dalam pernyataannya yang disampaikan secara langsung.
Ancaman PHK Massal di Sektor Otomotif
Jumhur mengambil contoh konkret dari sektor otomotif, yang menurut data yang diungkapkannya, 65 persen produk otomotif Indonesia ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen di antaranya dipasarkan ke kawasan Timur Tengah.
"Kalau 30 persen disetop, berapa lama jangka waktunya bisa ketahuan berapa ribu buruh yang bakal di-PHK dan sebagainya. Itu baru satu sektor," papar Jumhur dengan nada prihatin. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa gangguan perdagangan akibat konflik dapat memicu pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Ketergantungan Impor Bahan Baku dan Fluktuasi Nilai Tukar
Selain ancaman PHK, Jumhur juga mengingatkan tentang bayang-bayang persoalan lain yang dapat muncul, terutama terkait pasokan bahan baku produk yang masih sangat bergantung pada impor. "Kalau dolar naik ke atas, kita kesulitan bahan baku, industri juga akan berhenti," jelasnya. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing, khususnya dolar AS, yang sering dipicu oleh ketegangan geopolitik, dapat menyulitkan akses terhadap bahan baku impor, sehingga berpotensi menghentikan aktivitas industri secara keseluruhan.
Seruan Diplomasi Proaktif dari Presiden Prabowo
Dalam kesempatan yang sama, salah satu pendiri Indef, Fadhil Hasan, memberikan masukan konstruktif. Dia menekankan pentingnya peran diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam mencegah meluasnya dampak perang di Timur Tengah. Menurut Fadhil, hubungan luas Prabowo dengan pemimpin negara-negara sahabat memberikan Indonesia kelenturan yang diperlukan untuk menggalang diplomasi dengan negara lain guna meminimalisir dampak negatif konflik.
"Kita harus dorong Presiden Prabowo untuk lebih proaktif melakukan diplomasi mencegah meluasnya dampak perang di Timur Tengah," tutur Fadhil. Dia juga menambahkan bahwa pemantauan perkembangan situasi dan pemberian masukan kepada pemerintah sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif bagi buruh. "Kita minta harus dimonitor, observasi, kalau perlu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah supaya dampaknya tidak negatif," pungkasnya.
Dengan demikian, seruan dari KSPSI dan ahli ekonomi ini menggarisbawahi urgensi langkah-langkah antisipatif, baik dari sisi diplomasi internasional maupun kebijakan domestik, untuk melindungi kepentingan buruh Indonesia di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang semakin memanas.
