Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini dipicu oleh kampanye serangan destabilisasi yang terkoordinasi. Haris mengungkapkan bahwa ada tiga poros yang berada di balik kampanye tersebut.
Serangan Destabilisasi Terkoordinasi
"Kita sedang menghadapi sebuah peperangan yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," kata Haris Rusly Moti kepada wartawan pada Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Haris, tagline seperti 'sale Indonesia', '1998 redux', 'buang rupiah', dan 'Indonesia gelap' merupakan bagian dari serangan tersebut yang bertujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.
Tujuan Kampanye Destabilisasi
Haris menjelaskan bahwa kampanye destabilisasi ini didesain untuk mendorong depresiasi mata uang, melemahkan IHSG, dan memicu pelarian modal sehingga cadangan devisa menyusut. Ia menambahkan bahwa serangan ini terobsesi dengan peristiwa Reformasi 1998 dan berupaya memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi.
Namun, Haris yakin bahwa redux 1998 tidak akan terulang. Alasannya, pada 1998 peta geopolitik masih unipolar dengan Amerika Serikat sebagai penguasa tunggal, sedangkan saat ini dunia telah multipolar. Selain itu, lembaga multilateral seperti IMF, World Bank, dan WTO yang dulu sangat berkuasa kini telah melemah seiring ambruknya Washington Consensus oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump.
Tiga Poros Kekuatan
Haris mengidentifikasi tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan progresif Prabowo dan dipastikan berada di balik serangan destabilisasi. Pertama, oligarki 'serakahnomic' nasional yang sangat dirugikan. Kedua, poros korporasi dan aktor multinasional. Ketiga, sebuah negara tetangga kecil yang kaya raya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan alam Indonesia.
"Nasib bangsa kita sejak zaman kolonialisme selalu menjadi objek yang dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara kecil dan korporasi serakah," ujar Haris.
Kebijakan Prabowo yang Merugikan Tiga Poros
Beberapa kebijakan Prabowo yang dinilai merugikan tiga poros tersebut antara lain pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib diparkir di dalam negeri selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan yang merugikan kartel impor, serta pemberantasan korupsi dan penyitaan aset kaum 'serakahnomic'.
"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara, mereka intrik sebagai 'kapitalisme negara'. Ketika beliau mengamankan kekayaan dan SDA dengan kebijakan DHE, mereka intrik sebagai kebijakan yang mendistorsi pasar," lanjut Haris.
Haris juga menilai bahwa tiga poros tersebut menyudutkan efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tidak produktif. Menurut mereka, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi gratis, membangun kampung nelayan, dan subsidi pupuk dianggap sebagai kebijakan 'bakar anggaran'.
Kritik dan Dukungan
Haris mengingatkan para pengkritik pemerintah dan kelompok mahasiswa yang jujur untuk mencermati situasi secara jernih. "Jangan terlalu lugu dan polos, seakan situasi ini semata akibat respons alamiah pasar atau masalah sistemik fiskal dan moneter," tegasnya.
Ia mengakui bahwa tata kelola beberapa kebijakan strategis Prabowo belum sempurna dan perlu penguatan teknokratis. Namun, Haris menilai Prabowo telah menunjukkan komitmen memberantas korupsi dengan memperkuat KPK, kejaksaan, dan BPKP, serta mengajak warga mengawasi perilaku pejabat.
