Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah menyusun sejumlah langkah strategis untuk mempertahankan minat masyarakat dalam menggunakan layanan Transjabodetabek. Langkah ini diambil di tengah rencana penyesuaian tarif yang akan segera diberlakukan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas layanan serta perluasan skema tarif integrasi.
Tidak Ada Kendala Besar, Koordinasi Masih Diperlukan
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, menyatakan bahwa pengembangan Transjabodetabek tidak menghadapi kendala besar. Namun, ia menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut terkait penyediaan sarana dan prasarana, termasuk halte dan subsidi. Hal ini disampaikan Budi saat dikonfirmasi pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Subsidi dan Penyesuaian Tarif
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan subsidi untuk Transjabodetabek tahun ini sebesar sekitar Rp 400 miliar. Subsidi per pelanggan diperkirakan mencapai Rp 12 ribu per perjalanan. Budi menjelaskan bahwa jika terjadi penyesuaian tarif, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada masyarakat.
Perluasan Tarif Integrasi
Dishub DKI juga berencana memperluas tarif integrasi antarmoda. Salah satu skema yang disiapkan adalah tarif maksimal Rp 10 ribu dalam waktu tiga jam melalui aplikasi JakLingko. Skema ini akan mencakup seluruh rute Transjabodetabek. "Kami akan melakukan sosialisasi yang komprehensif mengenai urgensi penyesuaian tarif kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Selain itu, kami akan memperluas skema tarif integrasi agar mencakup seluruh rute Transjabodetabek," ujar Budi.
Peningkatan Kualitas Layanan
Selain tarif, Dishub DKI fokus pada peningkatan kualitas layanan. Hal ini termasuk memastikan jadwal keberangkatan bus lebih akurat guna mempersingkat waktu tempuh penumpang. Akses first mile dan last mile juga akan diperkuat melalui perbaikan fasilitas di titik transit, integrasi fisik dengan halte dan stasiun, serta penyediaan layanan pengumpan seperti Mikrotrans.
Dengan berbagai upaya ini, Dishub DKI berharap masyarakat tetap menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama meskipun ada penyesuaian tarif. "Perbaikan fasilitas pendukung di titik transit, integrasi fisik yang aman dengan halte dan stasiun, serta penyediaan rute pengumpan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemudahan akses masyarakat," tutup Budi.
