Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di ibu kota mengalami penurunan yang signifikan. Dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, angka RW kumuh turun sebesar 52,58 persen. Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 445 RW kumuh, dan pada tahun 2026 jumlah tersebut berkurang menjadi 211 RW. Data ini merupakan hasil pendataan terbaru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah difinalisasi pada tahun 2026.
Penurunan yang Luar Biasa
Pramono Anung mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Menurutnya, penurunan hampir 52 persen lebih merupakan hal yang luar biasa, terutama di tengah pertumbuhan jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan di lapangan. Meskipun demikian, ia tidak ingin mengklaim sepenuhnya capaian tersebut sebagai hasil kinerja pemerintahannya semata. Ia menekankan bahwa tantangan masih tetap ada dan perlu terus diatasi.
Data RW Secara Keseluruhan
Secara keseluruhan, jumlah RW di DKI Jakarta tercatat sebanyak 2.749 RW. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan penanganan kawasan kumuh ke depan. Pramono menegaskan pentingnya pendalaman data agar intervensi kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Metodologi Pendataan Terbaru
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pendataan RW kumuh dilakukan dengan pendekatan kombinasi antara survei lapangan dan pemanfaatan teknologi citra satelit. Hasil pendataan yang dilakukan pada tahun 2025 dan difinalisasi pada tahun 2026 mengidentifikasi sebanyak 211 RW kumuh. Penggunaan metodologi berbasis big data melalui citra satelit membuat hasil pendataan menjadi lebih akurat dibandingkan metode sebelumnya.
Amalia menambahkan bahwa dengan perkembangan teknologi terkini, data yang disajikan kepada Gubernur DKI Jakarta menjadi lebih akurat. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta.
