Solidaritas antardaerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menguat. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mencatat dukungan nyata dari pemerintah daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat kepada Aceh melalui mekanisme hibah antar daerah yang bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah.
Hibah dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara
Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat memberikan hibah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Kontribusi ini menyusul langkah sebelumnya dari 8 pemerintah daerah di Sumatera Utara yang lebih dulu menyalurkan dukungan serupa. Total hibah yang terkumpul dari Sumatera Barat mencapai Rp 27 miliar, sementara dari Sumatera Utara terkumpul Rp 260 miliar. Dengan demikian, total hibah yang berhasil dihimpun dari kedua provinsi mencapai Rp 287 miliar.
Kontribusi dari Sumatera Barat berasal dari berbagai daerah, termasuk Kota Padang sebesar Rp 5 miliar, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp 3 miliar, serta sejumlah kabupaten/kota lainnya dengan kontribusi bervariasi antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Dana ini akan disalurkan secara langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih mengalami dampak berat bencana hidrometeorologi.
Pernyataan Ketua Satgas PRR
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan mekanisme hibah antar daerah ini merupakan bentuk nyata gotong royong nasional dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Dukungan Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat sebelumnya mengalokasikan dan mengembalikan TKD dengan nilai mencapai Rp 10,6 triliun untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema ini memberikan ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampak untuk membantu daerah dengan kondisi pemulihan yang lebih berat.
Tantangan Pemulihan di Aceh
Menurut Tito, sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor. Oleh karena itu, percepatan intervensi melalui dukungan lintas daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan. “Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” tambahnya.
Satgas PRR memastikan seluruh proses penyaluran hibah akan terus dikawal secara ketat, baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan wilayah terdampak di Aceh dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
