Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah melalui dukungan penuh dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja saat meninjau Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Komitmen Pemerintah dalam Pemekaran Wilayah
Menurut Ribka, percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan. "Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian," ujar Ribka dalam keterangan tertulis.
Fokus pada Infrastruktur Pemerintahan
Ribka menjelaskan bahwa pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua agar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan telah terbentuk dan berjalan. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi fokus yang perlu dipercepat. "Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ungkapnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Ribka menegaskan bahwa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sangat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB cukup besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Oleh karena itu, Kemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan berjalan sesuai rencana.
Langkah Percepatan Pembangunan
Selain mendorong dukungan pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah percepatan pembangunan di DOB. Upaya ini dilakukan agar kebutuhan infrastruktur pemerintahan, jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya dapat terpenuhi. Dengan demikian, pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. "Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua," tutup Ribka.
