Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mendukung pemulihan pascabencana di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Anggaran tersebut akan digunakan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) yang direncanakan berlangsung selama tiga tahun, mulai tahun 2026 hingga 2028.
Fase Pemulihan Permanen Dimulai
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan pascabencana di tiga provinsi Sumatera kini telah memasuki fase pemulihan permanen atau rehab rekon. Hal ini disampaikan usai Rapat Koordinasi bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).
Tito menjelaskan bahwa penanganan pascabencana dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, masa transisi, dan pemulihan permanen. Fase tanggap darurat telah berjalan dengan baik berkat keterlibatan seluruh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), dan dukungan berbagai pihak. Pelayanan pemerintahan di daerah terdampak kini telah kembali berjalan normal, meskipun sebagian masyarakat masih tinggal di hunian sementara (huntara) atau memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Perkembangan Penanganan Pascabencana
Dalam rapat tersebut, Tito melaporkan perkembangan terkini situasi pascabencana serta rencana tindak lanjut pemerintah melalui penyusunan Rencana Induk (Renduk) percepatan rehab rekon. Ia menyebutkan bahwa layanan dasar seperti listrik, BBM, SPBU, jaringan internet, rumah sakit, dan Puskesmas telah kembali beroperasi. Namun, masih terdapat kendala di sejumlah desa terisolasi akibat akses jalan yang terdampak longsor.
Konektivitas jalan nasional dan jembatan nasional secara umum sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan masih bersifat sementara dengan penggunaan jembatan bailey, jembatan gantung, atau jembatan darurat lainnya. Di sektor pendidikan, mayoritas sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sekitar 3.800 di antaranya sudah kembali digunakan setelah perbaikan. Sejumlah sekolah di zona merah masih memerlukan relokasi atau penggunaan ruang belajar darurat.
Rencana Induk dan Prioritas Pembangunan
Pemerintah telah menyusun Renduk yang menghimpun kebutuhan program dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga K/L. Renduk tersebut mencakup 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tiga tahun. Tito menegaskan bahwa prioritas pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sungai, sekolah, serta hunian tetap (huntap). Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di huntara.
Anggaran dan Dukungan
Total kebutuhan anggaran rehab rekon yang telah disetujui pemerintah mencapai sekitar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun pelaksanaan. Anggaran tersebut telah diusulkan dan mendapat persetujuan di tingkat pemerintah. Tito melaporkan hal ini kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan mendapat dukungan penuh. Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih.
