Normalisasi Ciliwung Dimulai, Pembebasan Lahan Hampir Rampung Menurut Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung telah dimulai, dengan proses pembebasan lahan yang hampir rampung. Pernyataan ini disampaikan di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, pada Minggu (8/2/2026). Pramono menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah serius untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Proses Pembebasan Lahan Dikebut
Pramono menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung sedang dikebut melalui kerja sama dengan pemerintah pusat. "Seperti yang saya sampaikan, normalisasi Ciliwung kita sudah mulai. Pembebasan lahannya sudah hampir selesai," ujarnya. Ia menambahkan bahwa terdapat 14 penetapan lokasi (penlok) yang telah ditandatangani dan dilakukan pembebasan lahan.
Gubernur juga mengungkapkan rencana seremoni bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Jumat mendatang untuk menandai kemajuan proyek ini. "Mungkin hari Jumat besok saya bersama Bapak Nusron Wahid, Pak Menteri ATR/BPN akan melakukan seremoni untuk itu," kata Pramono.
Pembangunan Tanggul oleh Kementerian PU
Selanjutnya, Pramono menyebut bahwa pembuatan tanggul akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bulan Maret sudah mulai dibuat tanggul oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU yang tanggung jawab," pungkasnya. Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek.
Detail Pembebasan Lahan dan Dampak Banjir
Normalisasi Kali Ciliwung sempat terhenti sejak 2017, namun kini dilanjutkan kembali karena peran strategisnya dalam sistem pengendalian banjir Jakarta. Pramono menekankan bahwa sekitar 40 persen aliran sungai di Jakarta berada di kawasan Ciliwung, sehingga normalisasi sungai ini sangat penting. Jika Ciliwung dapat dikendalikan, dampaknya akan signifikan terhadap pengendalian banjir.
Di wilayah Cawang, kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang kurang lebih 2.401 meter. Pada 2025, telah dibebaskan 20 bidang tanah dengan panjang sekitar 150 meter. Untuk 2026, ditargetkan pembebasan 133 bidang tanah dengan panjang penanganan sekitar 557 meter, sedangkan sisanya akan dilaksanakan pada 2027.
Minim Konflik dan Skema Ganti Rugi
Pramono memastikan bahwa pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ciliwung diupayakan minim konflik dengan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. "Saya menginginkan proses normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan baik dan tanpa gejolak," tegasnya. Proses pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara, dengan penilaian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Terkait warga terdampak, Pramono menerapkan skema ganti rugi. Pemprov DKI Jakarta juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin memanfaatkan rumah susun milik pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. "Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan berarti di lapangan. Ini berkat koordinasi dan kerja sama yang sangat baik," jelasnya.
Dua Segmen Normalisasi Ciliwung
Normalisasi Kali Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen:
- Segmen pertama: Membentang dari Pintu Air Manggarai hingga Jalan MT Haryono dengan panjang sungai sekitar 7,01 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 14,99 kilometer, dengan realisasi hingga saat ini mencapai sekitar 8,24 kilometer.
- Segmen kedua: Membentang dari Jalan MT Haryono hingga Jalan TB Simatupang dengan panjang sungai sekitar 12,89 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 18,70 kilometer dengan realisasi sekitar 8,90 kilometer.
Secara keseluruhan, dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 33,69 kilometer, telah terealisasi sekitar 17,14 kilometer. Proyek ini didukung oleh Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor SA 01-Mn/217 tanggal 11 April 2025 tentang dukungan pengadaan tanah dan rencana aksi pengendalian banjir Sungai Ciliwung.
