Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Kamis (4/6/2026) di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas anggaran dan berbagai isu terkait transportasi. Dalam kesempatan itu, anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mempertanyakan bantuan presiden (banpres) senilai Rp 4 triliun yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi perlintasan sebidang kereta api, pasca kecelakaan kereta di Bekasi Timur.
"Publik menanyakan ini Menhub mendapatkan dana Rp 4 triliun," kata Sudjatmiko dalam rapat tersebut. Ia mempertanyakan apakah dana tersebut sudah masuk ke dalam anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, dana itu penting untuk segera digunakan memperbaiki perlintasan sebidang demi keselamatan penumpang kereta api yang semakin diminati masyarakat.
"Maksudnya dana Rp 4 triliun yang kemarin itu masuk nggak di tempat bapak? Karena kita tahu pak kereta ini angkutan publik yang diminati, kemarin libur panjang orang juga banyak yang naik kereta, tapi kita faktor keamanan dan keselamatan ini kurang," ucap Sudjatmiko. Ia mendesak Menhub untuk memastikan agar banpres tersebut tidak terlewat dari anggaran Kemenhub 2026.
Tanggapan Menhub Terkait Banpres
Menhub Dudy Purwagandhi memberikan penjelasan mengenai banpres Rp 4 triliun tersebut. Ia memastikan bahwa dana tersebut tidak masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenhub 2026. "Terkait dengan banpres untuk kereta api yang untuk perlintasan kereta api, dapat kami sampaikan alokasi anggaran tidak masuk ke dalam DIPA Kemenhub 2026," jawab Menhub.
Ia menjelaskan bahwa banpres tersebut akan sepenuhnya digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun fasilitas pendukung perlintasan sebidang. Setelah selesai, aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah. "Berdasarkan hasil koordinasi pembahasan penanganan perlintasan sebidang bahwa CapEx untuk pembangunan fasilitas pendukung perlintasan sebidang akan diselenggarakan oleh PT KAI yang selanjutnya asetnya akan diserahkan ke pemerintah, sedangkan untuk OpEx-nya akan dilakukan oleh pemerintah melalui skema I-mobile," tutur Menhub.
Latar Belakang Banpres Rp 4 Triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya perlintasan sebidang yang tidak dijaga. Hal ini diduga menjadi salah satu penyebab kecelakaan maut kereta api di Bekasi antara KRL Commuter Line dan KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden akan menunjuk pelaksana khusus guna membenahi perlintasan sebidang. Di Pulau Jawa saja terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang yang perlu diperbaiki. Presiden menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 triliun untuk proyek tersebut.
"Nanti pelaksananya kita tunjuk, dan diperhitungkan butuh hampir Rp 4 triliun. Demi keselamatan dan karena kita sangat membutuhkan kereta api, maka perlu dilakukan itu," tegas Prabowo.
Dengan demikian, meskipun dana banpres tidak masuk ke DIPA Kemenhub, proyek perbaikan perlintasan sebidang tetap akan berjalan melalui koordinasi antara pemerintah dan PT KAI.
