Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama untuk merenovasi rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat. Kesepakatan ini diumumkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul setelah bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Program Strategis Pengentasan Kemiskinan
Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Program ini tidak hanya menyekolahkan anak, tetapi juga memberdayakan orang tua melalui dukungan strategis lainnya. Salah satunya adalah renovasi rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat, yang didukung oleh Kementerian PKP.
“Jadi ini khusus untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat,” tambah Gus Ipul.
Target Renovasi 10 Ribu Rumah
Dalam program ini, Kemensos mengusulkan renovasi 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 5 ribu rumah telah dinyatakan memenuhi syarat setelah melalui verifikasi lapangan.
“Yang sekarang sudah clear and clean (status kepemilikan) itu ada 5 ribu. Sudah dilakukan ground check lapangan dan dipastikan memenuhi syarat, seperti kepemilikan lahan,” ungkap Gus Ipul.
Sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi, terutama terkait kepemilikan lahan. “Kita segera verifikasi secepatnya dengan pendamping dan petugas Kementerian PKP,” sambungnya.
Solusi untuk Rumah yang Belum Memenuhi Syarat
Gus Ipul menambahkan bahwa tidak semua rumah bisa langsung direnovasi, terutama yang status kepemilikannya belum jelas, seperti rumah sewa atau menumpang. “Kita akan carikan solusi bagi yang belum memenuhi syarat, mungkin dengan kerja sama banyak pihak,” ujarnya.
Dukungan Penuh dari Kementerian PKP
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan dukungan penuh untuk program renovasi ini. Pada 2025, PKP telah merenovasi 1.000 rumah orang tua siswa. Tahun ini, sesuai usulan Kemensos, PKP akan merenovasi 10 ribu rumah menggunakan anggaran dari Kementerian PKP.
“Kami memutuskan mengalokasikan 10 ribu rumah sesuai permintaan Kemensos. Kami setuju dan bertekad program ini sukses,” kata Maruarar Sirait.
Ia meminta data rumah yang akan direnovasi paling lambat 1 Juni 2026 agar program segera berjalan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua kementerian, termasuk Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Sekjen Kemensos Robben Rico, dan Dirjen Dayasos Mira Riyati Kurniasih.
